Kamis, 04 Mei 2017 | 11:00 | Wita
BN Online, Jeneponto---Sejumlah guru didua kecamatan, yaitu Kecamatan Binamu dan Kecamatan Arungkeke mengeluhkan sikap oknum bendahara yang serta merta melakukan pemotongan gaji mereka (para) guru SD tanpa ada persetujuan sebelumnya (pungli).
Sebelumnya memang ada yang disepakati yaitu dana PGRI, infak, pramuka, bas, korpri, itu sudah ada kesepakatan, tapi ini ada lagi tambahan pemotongan baru dari potongan wajib seperti pramuka, darmawanita, Baz, korpri untuk Gol.3 yg seharusnya dipotong Rp.17.000 tapi bendahara gaji potongx menjadi Rp.22.000 dan untuk Gol 4 seharusx hanya Rp. 20.500 dipotong naik menjadi Rp.25.500 artinya setiap guru ada tambahan potongan Rp.5.000 dan kami dari LKBH (Lembaga Hukum).
PGRI Jeneponto sudah konfirmasi ke pihak Bank Sulsel Jeneponto dan kami dapat informasi kalo tidak ada beban Administrasi untuk kartu pegawai elektrik (KPE )apalagi biaya pengurusan gaji dan kami konfirmasi, ke Bendahara gaji Binamu dengan jawaban silahkan tanyakan ke BPD (Bank Sulsel) itu biaya pengurusan gaji.
"Yang jelasnya tambahan pemotongan ini saya keberatan dan tidak ikhlas tidak melalui persetujuan para guru- guru, ini kami anggap pungli''. ungkap syamsuddin guru SD Balang 2 Belokallong melalui what shapnya kepada BN Online Jeneponto, Rabu, 4 Mei 2017.
Dia juga mengungkapkan pemotongan yang terjadi di kecamatan Arungkeke yanh lebih parah lagi karena tambahan potongan 10.000 itu sejak januari 2017 diluar potongan wajib pramuka, darmawanita, baz, korpri.
Terkait keluhan itu ketua PGRI Jeneponto Haeruddin situru yang dikonfirmasi BN Online Rabu, 4 Mei 2017, soal dugaan pemotongan itu, menyatakan pihaknya sangat menyayangkan itu karena sudah diluar pemufakatan semua guru diJeneponto, untuk itu dia berharap jika tetbukti, maka itu harus dikembalikan.
''Saya koordinasi duluan dengan masing-masing bendahara kalau memang ada potongan tidak resmi harus dikembalikan kepada guru''. Jelasnya.
Penulis : BN | Jeneponto | Ct.Agus Munte
Editor : BN | Sulawesi selatan | Dny
