Minggu, 04 Mei 2017 | 16:00 | Wita
BN Online, Makassar----Adanya beberapa pengusaha atau kontraktor lokal asal Makassar yang mengadukan nasibnya di Markas Daerah Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Sulawesi selatan dijalan Landak Baru lorong 2 Makassar pada tanggal 27 mei 2017 lalu, lantaran tidak lagi mendapatkan pekerjaan fisik dari kantor otoritas pelabuhan utama Makassar, malah sebaliknya yang dia komodir untuk memenangkan dan mengerjakan proyek fisik pada tahun 2017, adalah perusahaan asal Jakarta, pengaduan tersebut mendapat tanggapan dari Ketua LMPI Sulsel, Andi Nur Alim.
Ketua LMPI Sulsel, Andi Nur Alim , mengatakan pengaduan beberapa kontraktor telah kami tindak lanjuti dengan menyurat ke kantor otoritas pelabuhan utama Makassar pada Tanggal 29 Mei 2017 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik namun belum ada jawaban sehingga rencananya akan mengutus pengurus LMPI Sulsel untuk klarifikasi secara langsung .
“ ada indikasi terjadinya dugaan Pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang persekongkolan tender dimana pada pasal tersebut berbunyi bahwa Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Para pemenang tender dari Jakarta ada indikasi kuat terjadinya suap atau pungutan liar” tandas Andi Nur Alim.
Andi Nur Alim, berharap agar kantor otoritas pelabuhan utama Makasssar tetap mengakomodir kontraktor atau pengusaha lokal agar tidak terkesan monopoli dengan mengabaikan kontraktor lokal.
Dari hasil investigasi LMPI Sulsel di temukan beberapa pekerjaan proyek yang di menangkan oleh pengusaha asal Jakarta diantaranya PT.Abdi Nusa Kreasi, yang beralamat di Ruko Grand Pasar Minggu Raya Jakarta, PT.Tambora Setia Jaya, dijalan Kh.Abdullah Syafei Jakarta, Danu Reksa Sarana Cipta yang beralamat di jalan tebet raya Jakarta dan PT.Arenco Centra di Jalan Kramat Pulo dalam empat kontraktor asal Jakarta ini mengerjakan proyek dari Kementrian Perhubungan dengan angggaran masing-masing kurang lebih 600 juta rupiah.tutup Andi Nur Alim.(*)
Editor : BN | Sulsel | Dny
