BN Online, Makassar----Salah satu Aktivis Mahasiswa di kota makassar menanggapi issue tentang pelaksanaan kegiatan “Aksi Kebangsaan Perguruan Tinggi Melawan Radikalisme” pada tanggal 28 0ktober 2017 yang bertepatan dengan hari sumpah pemuda nasional, mengklaim seluruh mahasiswa dan perguruan tinggi di sulawesi selatan yang diprakarsai oleh Panitia Tertentu dan di dukung oleh rezim pemerintahan saat ini.
Menurutnya, acara tersebut syarat dengan kejanggalan dan sangat politis (Alibi pemerintah menbungkam gerakan mahasiswa 28 oktober) serta cenderung menghambur- hamburkan waktu dan uang puluhan milyar rupiah, entah sponsornya siapa?”, kata Adhi puto palaza, salah satu aktivis mahasiswa di kota makassar dalam siaran persnya yang diterima, Jum'at 27 Oktober 2017.
Acara yang dimaksud adalah,“Aksi Kebangsaan Perguruan Tinggi Melawan Radikalisme” yang menggaransikan mahasiswa dari seluruh pimpinan perguruan tinggi se sulawesi selatan, kegiatan tersebut tentu sangatlah politis dan cenderung menutupi subtansial kondisi dalam berbagai permasalahan di bangsa ini." Kata Adhi puto palaza.
Sebut saja Korupsi yang kian merajela, Stabilitas Politik dan Ekonomi dari Campur tangan asing, Rencana Pemerintah Menjual Aset Negara, 800 BUMN, Stabilitas rupiah dari dollar, kenaikan harga BBM,Tarif dasar Listrik (TDL), tidak terselesaikannya kasus mega proyek BLBI, Century, Trans jakarta, E-ktp, Rekening gendut polri, berpolemiknya UU ormas No. 2 tahun 2017, tentang densus tipikor polri, polemik reklamasi pantai teluk jakarta dan penangkapan 2 mahasiswa di depan istana negara serta pada pasal 33 ayat 1 2 3 tentang kekayaan sumber daya alam dan lain lain."Ungkapnya.
Kegiatan Melawan radikalisme itu memang perlu di lingkup mahasiswa, Agar mengantisipasi mahasiswa terlibat dalam jaringan terorisme, teroris itu baru radikal namun menolak jika sikap kritis mahasiswa di anggap radikal tentunya adalah suatu kriminalisasi dan pembungkaman demokrasi, sikap kritis mahasiswa terhadap segala persoalan di bangsa ini sangatlah memiliki dasar atas perbuatan pemerintah yang diluar kontrol pancasila dan UUD 1945. Juga Karena adanya ancaman yang menyusup di balik perkembangan teknologi dan para penghianat Ideologi bangsa indonesia, Di antaranya adalah melalui media sosial yang sangat terbuka dan di manfaatkan oleh oknum oknum dalam struktural pemerintahan."Katanya.
Menurut hematnya, masih banyak permasalahan di bangsa ini yang harus diselesaikan dan dipikirkan bersama, oleh karenanya ia sangat menyesalkan atas kegiatan tersebut yang tidak tepat sasaran atau waktu pelaksanannya. Sedangkan acara yang akan direncanakan pada tanggal 28 Oktober 2017, “Aksi Kebangsaan Perguruan Tinggi Melawan Radikalisme” tersebut adalah salah satu rangkaian acara Deklarasi Anti Radikalisme di Bali”, di makassar bertepatan dengan hari sumpah pemuda di mana sebagian besar mahasiswa bergejolak menuntut permasalahan di bangsa ini." kata Adhi puto.
Mahasiswa adalah perwakilan masyarakat intelek seluruh rakyat indonesia yang berdikari di kampus kampus perguruan tinggi dan organisasi organisasi mahasiswa nasional maupun lokal yang mampu mengkaji dan memperhatikan kondisi bangsa indonesia dengan permasalahan yang ada dan dilindungi UU setiap menyampaikan aspirasi dalam berdemokrasi.
Atas beredarnya surat undangan dan spanduk spanduk depan seluruh kampus di kota makassar untuk melakukan kegiatan pada tanggal 28 Oktober 2017, dengan ini atas nama mahasiswa dan pemuda menyatakan bahwa acara tersebut bukanlah subjetifitas kegiatan, oleh karenanya ia salah satu aktivis makassar menolak jika kegiatan tersebut tetap di laksanaan tepat hari sumpah pemuda 28 oktober besok."Tegas Adhi puto palaza.(*)
Editor : BN | Sulsel | Dny
