BN Online, Makassar----Jelang akhir kepemimpinan Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto, seluruh sistem optimalisasi pendapatan, pengawalan aset, serta pengadaan barang dan jasa Pemkot akan melibatkan KPK dan Kejaksaan.
Hal ini terungkap dalam Rapat Evaluasi Progres, capaian rencana aksi kegiatan bisang Kordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK di ruang kerja wali kota Makassar, Rabu, (28/11/18).
“Dua hal yang menjadi fokus KPK, aset dan optimalisasi pendapatan, kebetulan dua hal ini juga menjadi konsen kita. Jadi ketemu ini barang. Diskusinya menarik sekali, kami bersyukur sekali karena KPK turun langsung, kami juga sudah berkoordinasi dengan kejaksaan tinggi dan negeri. Kordinasi dengan beberapa NGO agar dibantu baik itu persoalan optimalisasi pendapatan, mulai pajak, pbb, makan minum, dan banyak hal,” jelas Danny Pomanto.
Hasilnya dari pendapatan adalah, pemerintah kota akan menggelar Rakor pendapatan itu langsung di KPK, yakni tanggal 11 Desember tahun ini. Termasuk, pencapaian kinerja yang pada posisi 60,23 persen. Pihaknya pun akan mewajibkan semua wajib pajak seperti pemilik restoran, hotel, untuk hadir. Karena ini juga menjadi perintah KPK.
“Target kita, kalau ini semua berjalan dengan baik, Rp.3triliun PAD bukan barang tidak masuk akal,” ucap Danny.
Belajar dari tuntutan beberapa pihak, tentang misalnya Makassar mall. Danny mengaku kaget dengan beberapa keganjalan yang dijumpai. Makassar mall yang jelas-jelas adalah aset pemerintah daerah, diklaim pihak gara-gara perjanjian-perjanjian yang lemah. Sehingga diklaim menjadi miliknya mereka. Hal inilah yang terus dikonsultasikan dengan pihak kejaksaan, baik kejaksaan negeri maupun kejaksaan tinggi, yang keberulan hari ini juga menjadi konsen KPK.
“Termasuk beberapa hal tentang sistim transparansi smart city kita yang coba kita sinergikan baik melaui musrembang, e planning, ebudgeting. Begitu pula sistim PLB untuk tender. Termasuk aset-aset tanah kita. Ini akan kita bawa ke rakor pendapatan dan aset,” katanya.
Begitu juga dalam rencana rakorsus bulan Januari, Danny mengatakan akan meminta KPK terlibat mengawal masa akhir pemerintahannya. “Saya ingin tanpa saya pemerintahan ini terkawal dengan baik. Baik pengawasan dari TP4D di kejaksaan maupun pengawasan KPK,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Korsupgah Pencegahan Korupsi Sulsel Dwi Aprilinda membenarkan hal ini. Saat ini pihaknya tengah melakukan monitoring, program pemberantasan korupsi terintegrasi.
“Murni monitoring atas usaha-usaha pencegahan yang dilakukan. Hari ini kami konsul juga, selain ada sektor perencanaan APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN, kapabilitas aktif, Optimalisasi pendapatan daerah, kemudian aset daerah,” pungkasnya.
Korsupgah melakukan pendampingan ke Pemda, untuk optimalisasi pendapatan daerah dan juga penertiban aset. Apabila ada masalah terkait aset, akan ditelusuri kendalanya apa, agar nantinya akan dilakukan upaya-upaya didampingi KPK.
“Tadi bapak wali kota punya target meningkatkan pendapatan daerah, jadi kami melakukan identifikasi, dimana sih potensi pendapatan daerah yang belum dioptimalkan? Nah baru kemudian dilakukan langkah lanjutan kira-kira apa yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah,” ucap Dwi.
Sebelumnya juga disampaikan ke depan pada Desember, akan dilakukan sosialisasi wajib pajak. “Terkait pemasangan faving blok di kota Makassar itu sudah sampai di mana. Nanti disosialisasikan lagi kepada wajib pajak. Supaya merek kemudian patuh kepada kewajiban pajak,” tambahnya.
Mengenai fasum fasos tadi Dwi mengaku sudah mintakan datanya untuk mendeteksi permasalahannya seperti apa. Minggu kedua Desember pihaknya akan koordinasi dengan BPN.
“Pertama harus koordinasi dulu dengan instasi terkaitmya. Kalau perlu ke BPKP, BPN, tahap awal masi identifikasi terlebih dahulu. Kemudian masalahnya seperti apa, nanti, akan dilakukan penyusunan langkah-langkah bersama,” terang pejabat dari lembaga anti rasuah ini. (*).
Editor : | BN Online | Dny
