 |
BN.Online Bantaeng,__Sejumlah Proyek yang bertebaran di beberapa desa dalam wilayah kabupaten Bantaeng sulawesi selatan dikerjakan tanpa dokumen kontrak dan RAB sehingga menjadi sorotan publik.
proyek yang tidak jelas identitasnya itu,di duga kuat adalah proyek pokok-pokok pikiran (pokir) oknum anggota dewan yang punya Daerah Pemilihan ( Dapil) di kecamatam tersebut.
Ketua DPD LSM Transparansi Kebijakan Pemerintah (TKP) Bantaeng Aidil Adha, "menjuluki proyek tersebut proyek siluman,karena tidak jelas identitasnya". Kata Aidil.
"Dia menuding oknum anggota dewan pemilik aspirasi sewenang-wenang dan berani mengerjakan proyek tersebut tanpa membangun koordinasi dengan dinas terkait". Sebut Aidil.
Sangat disayangkan,karena oknum anggota dewan yang diharapkan memberikan contoh kepada masyarakat,justru malah mereka yang menabrak aturan.
Ironisnya, Aidil mengatakan bahwa, karena dari semua kegiatan itu tidak pernah diakui oleh dinas terkait,dengan alasan belum pernah menerbitkan kontrak dan RAB,apalagi SPK terhadap pekerjaan itu, sebut Aidil meniru ucapan salah seorang kabid, Rabu 01 Mei 2019.
Dari informasi yang dihimpun di masyarakat bahwa ada sejumlah proyek milik anggota dewan yang tersebar di sejumlah desa di bantaeng ini curi start,dikerjakan tanpa SPK dan kontrak serta RAB.
Berdasarkan informasi tersebut,Aidil mencoba mengkonfirmasi ke dinas terkait,namun dinas terkait membantah dan mengatakan belum ada kegiatan yang jalan,kita baru masuk tahap survey lokasi tutur salah seorang kabid melalui akun wathsAAP nya selasa 30 April 2019, Terang Aidil.
Jika melihat kejadian itu,lanjut Aidil,"dirinya menilai bahwa dinas terkait sangat lemah dalam pengawasan, disisi lain dia juga menilai tidak ada ketegasan dan keberanian mengambil tindakan". Ungkap Aidil.
Dari hasil investigasi yang kami lakukan (LSM TKP),menemukan adanya beberapa kegiatan yang tersebar di sejumlah desa mengatas namakan aspirasi anggota dewan,pekerjaannya sudah berjalan,dan bahkan ada kegiatan bobot pekerjaannya diperkirakan sudah mencapai 70 Persen atau sudah hampir selesai tegas Aidil.
" Ini membuktikan bahwa, lemahnya pengawasan di tingkat OPD,dan juga terkesan tidak ada ketegasan dan keberanian untuk memberi sanksi terhadap pelaksana yang nakal bebernya "
 |
 |
 |
" Dia menyebutkan beberapa pekerjaan Aspirasi anggota dewan yang curi start,yakni pekerjaan sumur bor di desa pa'jukukang,saluran pembuangan atau drainase di Kelurahan Banyorang, pekerjaan talud atau tanggul jalan di Desa Bonto Tallasa,semua pekerjaan tersebut di tengarai tidak ada kontrak dan RAB".
Terkait hal tersebut,Aidil meminta agar dinas terkait tidak membayarkan pekerjaan itu,menurutnya dasar untuk membayarkan suatu pekerjaan harus ada kontrak.
Jika dinas terkait berani membayarkan Pekerjaan itu ,maka dia yakin akan menghadapi masalah,karena menganggarkan kembali pembangunan baru pada pembangunan fisik yang sudah ada,apa lagi dianggarkan di tahun yang sama,proyek di atas proyek elas
Dari semua proyek tersebut dia menyebutnya Proyek siluman,karena dikerjakan tanpa melalui proses perencanaan dan tidak ada kontrak yang dijadikan petunjuk tehnis mengerjakan proyek tersebut.
" Dia berharap agar kedepan tidak ada lagi proyek siluman yang gentayangan, di laksanakan tanpa di awali dengan perencanaan dan kontrak "
" perlu diketahui bahwa Isi kontrak tersebut, mengatur tentang tehnik pelaksanaan pekerjaan mulai dari besaran nilai anggaran, waktu pelaksanaan hingga dilakukannya penyerahan kepada pihak pertama selaku pemilik anggaran". jelas Aidil "
" Kegiatan tanpa diawali dengan perencanaan,maka akan menimbulkan korupsi karena terdapat anggaran perencanaan dan pengawasan,yang juga akan di buatkan laporan pertanggung jawaban". Tutup Aidil.
Editor |BN. Online Sul Sel |Edhy
