Minggu, 05/05/2019 09:52 AM
BN Online, Makassar --- Sebanyak 20 orang warga yang tersebar di Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala bakal mendapat kucuran dana Program BSPS berupa rehap rumah layak huni.
Prgram Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi warga tersebut berasal dari Kementrian PUPR yang ditembuskan ke Dinas PU Kab. /Kota.
Sosialisasi dan penyuluhan rembuk warga tahap pertama ini digelar oleh pihak pasilitator BSPS Kelurahan Bangkala dengan mengundang seluruh RT / RW dan warga calon penerima bantuan bertempat di Aula Kantor Keluraan Bangkala Kecamatan Manggala, Minggu, 05/05/2019 08:53 AM.
Wahidah, Salah satu Fasilitator Program BSPS dihadapan sejumlah toko masyarakat Kel. Bangkala mengatakan ditahun anggaran 2019 ini tercatat sebanyak 20 warga per KK akan menerima bantuan stimulan berupa rehap rumah layak huni sejumlah Rp.350.000. 000 dan khusus di Wilayah Kel. Bangkala telah memenuhi syarat sesuai dengan SOP.
Setelah melakukan pengkajian dari data yang sudah masuk dan vervikasi dilapangan terhadap warga yang layak menerima bantuan, dari 20 orang kepala keluarga tersebut masing-masing akan mendapatkan bantuan sebesar Rp.17.500.000, per keluarga. Dengan rinciannya Rp.15.000.000 untuk bahan material dan Rp.2.500.000,- untuk ongkos kerja tukang.
"Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) " papar Wahida.
Sementara itu, Lurah Bangkala, Andi Muh. Kamil Yamin yang turut hadir menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah pusat melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang akan membantu perbaikan rumah tidak layak huni bagi warga khusunya diwilayah Kel. Bangkala ini.
“Dengan adanya perbaikan rumah tidak layak huni dapat meningkatkan kesejahtraan, dan bermanfaat untuk masyarakat,” kata Andi. Muh.kamil Yamin
Untuk itu saya selaku pemerintah setempat mengajak pada seluruh toko masyarakat RT, RW, bersama para tim pasilitator betul-betul telah mengetahui warganya yang mendapatkan bantuan sesuai dengan kreteria yang ditentukan dari Kementrian PUPR.
"Berharap tidak ada pemasalahan dan kesenjangan bagi warga, sehingga ada bahasa kok dia dapat sementara yang lain tidak, penyaluranya betul-betul transparan," pinta Andi. Muh.Kamil Yamin. (Sy@h)
