BN Online, Mamuju Sulbar--DPRD Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda rapat, penjelasan Gubernur Sulbar, terhadap Ranperda. Pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.
Rapat ini berlangsung diruang Paripurna Lt.3 gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat, pada hari Selasa, (25/6/19), pukul 10:00 wita sampai selesai.Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh wakil ketua DPRD provinsi Sulawesi Barat, H.Harun.
Dalam rapat tersebut, dihadiri Sekertaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris mewakili Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar. Adapun tujuan Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 untuk memberi gambaran mengenai realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018, melaksanakan salah satu kewajiban konstitutional bagi kepala daerah pada akhir tahun anggaran.
Sebagaimana yang diamanahkan dalam pasal 298 peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, memberikan akses bagi publik sebagai bentuk akuntabilitas agar masyarakat mengetahui seberapa besar realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 dan sebagai salah satu bahan evaluasi dan bahan untuk melakukan perbaikan bagi kepentingan perencanaan APBD tahun anggaran berikutnya.
Sekda Prov.Sulawesi Barat, Muh.Idris menyampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2018,yang telah diserahkan oleh BPK-RI perwakilan Provinsi Sulawesi Barat di saksikan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Pada sidang istimewa DPRD Provinsi Sulawesi Barat Tanggal 24/5/19 dengan hasil opini " wajar Tanpa Pengecualian (WTP)".
Beberapa anggota DPRD Sulbar yang hadir diantaranya Andi Irfan, Sulaiman, Ir.Abidin, Hastuti indriani, Muchtar Belo, Yamin, Hamzah Sunuba, Muhammad Tasrif, Hj.Saoda dan beberapa pimpinan OPD.(H/Yuni)
Editor : | BN Online | Dny
