 |
BN. Online Makassar, -- Ketua DPW LSM Transparansi Kebijakan Pemerintah (TKP) Provinsi Sulawesi Selatan Aidil Adha soroti pembanguan sejumlah Halte BRT yang ada di sepanjang jalan poros Makasar,Gowa dan Takalar.
Pasalnya proyek yang menggunakan dana APBN 2017 dari Kementerian Perhubungan RI senilai milyaran rupiah itu sejak di bangunnya tahun 2017 hingga sekarang tidak ada asas manfaatnya oleh masyarakat, sebut Aidil.
Aidil menduga, " Proyek itu hanya dijadikan obyek untuk menghabiskan anggaran yang jumlahnya milyaran rupiah demi meraup ke untungan pribadi ataupun kelompok". Ucapnya.
"Sangat di sayangkan, pembangunan halte BRT yang menghabiskan anggaran milyaran rupiah itu,hanya menjadi bangkai bangunan di pinggir jalan,tanpa ada asas mamfaat yang dirasakan masyarakat sesuai yang di programkan pemerintah". Ungkapnya. 07 Juni 2019.
" Aidil menduga dalam pembangunan Halte ini pemerintah atau pihak terkait tidak melakukan Asesmen sebelum membuat perencanaan sehingga apa yang di bangun itu diduga kuat merugikan keuangan Negara". tegasnya.
Dengan adanya dugaan Penyalah gunaan anggaran pada proyek pembangunan halte itu, Aidil meminta agar pihak aparat penegak Hukum melakukan penyelidikan terhadap pembangunan halte tersebut.
"Dia berharap agar aparat penegak hukum tidak tutup mata,karena bisa saja Halte ini di bangun berdasar kepentingan sepihak atau kelompok,tanpa memikirkan Asas mamfaat". Bebernya.
"Selain Aparat penegak Hukum yang ada di wilayah hukum Sulawesi selatan,dirinya juga berharap agar BPK dan KPK turun mengaudit anggaran yang digunakan pada proyek halte yang dia sebut proyek gagal itu,karena dirinya mencium ada aroma yang berbau korupsi yang ditengarai merugikan keuangan Negara". Pungkasnya.
Bersambung.................
Editor |BN.Online Sul Sel |Edhy
