BN Online, Mamuju Sulbar--Aliansi Masyarakat Untuk Kedaulatan Bahari melakukan aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Sulbar, Selasa, 16 Juli 2019, yang kemudian dilanjutkan pertemuan di ruang rapat pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam aksinya, kordinator aksi Irfan dengan gabungan massa FPPI (Front perjuangan pemuda indonesia), MAPER (Mahasiswa peduli Ekonomi Kerakyatan) dan KIARA (Koalisi rakyat untuk keadilan perikanan) menyampaikan beberapa tuntutan.
Antara lain, meminta Mentri kelautan dan perikanan untuk mencabut izin pemanfaatan pulau-pulau kecil, hentikan seluruh pembahasan RZWP3K, evaluasi seluruh perda RZWP3K, gunakan putusan MK no.3 tahun 2010, bersihkan pesisir laut dari proyek, jalankan UU no.7 tahun 2016, perdayakan perempuan pesisir,buatkan perda perlindungan dan pemberdayaan untuk nelayan Sulbar, buatkan perda ZRB (zona rawan bencana).
Mereka menuntut terkait perda RZWP3K No.6 Tahun 2017 yang dinilai tidak pro terhadap rakyat.
Pertemuan diruang rapat pimpinan DPRD Sulbar, aksi aliansi masyarakat untuk kedaulatan bahari diterima langsung oleh Ketua Komisi II, H.Sudirman anggota DPRD Ir.Abidin, serta Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulbar,Parman Parakkasi.(Hms/Yuni)
Editor : | BN Online | Dny
