BN Online, Mamuju--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat, menggelar Rapat Paripurna penyampaian Akhir Fraksi, dan Persetujuan bersama terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, Selasa, (09/07/19).
Rapat tersebut di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulbar Amalia Aras didampingi Wakil Ketua DPRD Sulbar Harun dan dihadiri Gubernur Ali Baal Masdar, Sekeretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris serta sejumlah pimpinan OPD.
Dalam kesempatannya, Firman Argo selaku juru bicara fraksi Partai Demokrat kembali mengkritisi kinerja Dinas Pendidikan, karena dinilai sampai saat ini masih banyak menyisakan problem mulai prestasi pendidikan di Sulbar secara nasional berada di tingkat terendah, belum lagi masalah Guru Tidak Tetap (GTT) yang belum juga terselesaikan.
“Ini menjadi cambuk kepada kita, pendidikan provinsi Sulawesi Barat pada saat ini sangat bobrok, perlu adanya kepedulian bagi pejabat yang menangani dunia pendidikan di Sulawesi Barat, agar supaya SDM generasi muda Sulawesi Barat, dapat pendidikan yang layak dan mampu menjadi yang terbaik kedepannya,” ucap Firman.
Sementara itu di tempat yang sama, dari Fraksi Partai Gerindra Jumiati megakui, bahwa kinerja dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat, juga masih menyisakan banyak masalah, hal itu dilihat pada persentase jumlah angka putus sekolah khsususnya di Bumi Tanah Malaqbi, masih cukup tinggi.
“Selain itu juga terkait masalah guru tidak tetap sampai pada saat ini belum juga terselesaikan, beberapa faktor tersebut menjadi pemicu akan prestasi pendidikan di sulawesi barat yang saat ini berada di peringkat terendah,” tutur Jumiati.
Untuk diketahui, hampir seluruh fraksi di DPRD Provinsi Sulawesi Barat, menyoroti soal penyelesaian masalah GTT yang tak kunjung menemukan titik terang. Namun Meski demikian seluruh jajaran fraksi menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 Gubernur, dan Wakilnya.(*/Yuni)
Editor : | BN Online | Dny
