Dari hasil penelusuran, Tim BN dan beberapa awak media lainnya setidaknya ada kurang lebih 2 lokasi tambang yang dikelola penambang, dengan pemilik yang tidak memiliki Izin resmi dan hanya menggunakan Rekomendasi cetak sawah atau tambak yang di keluarkan oleh dinas Pertanian dan Perikanan serta Lingkungan Hidup Kab.Takalar.
Salah satu warga desa Malewang yang tidak ingin di sebutkan nama lengkapnya namanya "AS mengeluhkan karena maraknya penambang liar yang terjadi di desanya dan menurut pengakuan AS, penambang tersebut, sangat menggangu dan menyebabkan Jalan di Desa kami rusak dan akan memberikan dampak yang buruk serta kedalam dari galian.
Sementaara itu, diduga sudah melampui batas kedalamannya, jika Pemerintah setempat tidak segera mengambil tindakan. Karena para penambang itu yang bermodus cetak sawah dan tambak tetapi berbeda dengan fakta yang terjadi mereka memperjualkan bahan material yakni pasir dan timbunan dengan Harga yang berpariasi " tandasnya AS, Minggu (08/12/19).
Selain itu, pengelola dari " tambang tersebut, diduga kuat adalah oknum Kepolisian yang bertugas di polsek Polong Bangkeng Utara (Polut) berinansial J.
Oleh karena itu warga meminta kepada Bapak Kepala Kepolisian Takalar agar segera menindaki dan memberikan sangsih kepada oknum Anggota kepolisian tersebut, karena "Mengingat Kepolisian Bertugas Sebagai penegak hukum sekaligus pelindung masyarakat bukannya malah menjadi aktor utama dalam penggelolaan tambang Ilegal" Ungkapnya"' D'T.(Why).
