BN Online, Makassar -- Merasa disudutkan issu miring terkait penyaluran dana bantuan sosial (bansos), Kepala Dinas Sosial Kota Makassar mengundang LSM dan ormas guna melakukan klarifikasi, Kamis (21/05/2020).
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar DR. H. Mukhtar Tahir, M.Pd secara blak-blakan menjelaskan seluruh bantuan yang turun ke masyarakat melalui Dinas Sosial beserta anggarannya.
"Ada anggaran dari APBN pusat seperti PKH, BLT dan BPNT, ada juga dari APBN Provinsi sebanyak 700 paket berupa barang dan dari APBD Kota sendiri sebanyak 60.000 paket sembako dengan total nilai 24 Milyar", ungkapnya saat menjelaskan secara rinci di hadapan LSM dan Ormas, di Hotel Claro Jl AP Pettarani.
Mukhtar juga membeberkan jika anggaran per kepala keluarga yang diberikan berupa sembako setara dengan nilai Rp 400 ribu. Adapun sistemnya adalah penunjukan rekanan langsung dari Kadis Sosial.
"Kami sangat selektif memilih rekanan termasuk observasi dan kroscek harga pasar dan harganya sangat-sangat tidak memungkinkan untuk dimainkan oleh rekanan yang sudah ditunjuk. Salah satu rekanan termasuk Bulog", beber salah satu pamong senior di Pemkot Makassar ini.
Ia juga menyampaikan jika sudah ada kisaran 50.000 paket sembako yang disalurkan di 153 Kelurahan di Kota Makassar dan hanya menyisakan 9.000 paket yang belum dibagikan.
Tidak hanya itu, Kadis Sosial tersebut juga menyampaikan kendala yang ditemui di lapangan. Diantaranya adanya data yang dobel dikarenakan pengajuan penerimanya dari berbagai sumber dan adanya lurah yang punya usulan sendiri di wilayahnya sebagai penerima sehingga ingin mengganti penerima yang sudah terdata sebelumnya.
"Tim dan staf kami kewalahan persoalan mengkroscek data satu persatu penerima 60.000 paket itu. Belum lagi yang BLT, PKH dan BPNT", lanjut Mukhtar.
Namun yang paling diantisipasi Mukhtar sehingga proses penyaluran lambat, menurutnya adalah pertanggungjawabannya.
"Kami diawasi Kejaksaan, Kepolisian, APIP dan BPKP. Jadi yang kami bagi harus didokumentasikan satu persatu, didata dan dikroscek betul, nah ini yang membuat kami harus hati-hati dalam bertindak karena aturan hukumnya jelas", terangnya.
"Kenapa baru sekarang baru mau transparan, padahal dari awal kami minta Pak Kadis untuk mengedepankan transparansi agar kita tidak saling mencurigai. Bahkan datapun tidak mau diperlihatkan", tegas Adiarsa.
Adiarsa juga melontarkan pertanyaan ke Kadis Sosial Kota Makassar secara detail tentang proses penganggaran bansos tersebut.
"Kami sangat sayangkan baru dubuka sekarang, apa ini untuk cari aman makanya kami semua dipanggil. Sekarang kan baru terungkap ternyata penerima paket sembako 60.000 ini bisa diusulkan dan direkomendasikan oleh siapa saja, ingat itu siapa saja", jelas aktivis anti korupsi ini.
Diketahui, pertemuan ini sejatinya mengundang seluruh LSM dan ormas di Sulsel.
Dalam pertemuan tersebut, peserta yang hadir diantaranya, Ketua Kiwal Garuda Hitam, Ketua DPP APKAN, Dedy Setiadi, Bethel FPI, Panglima Ormas Garda Nusantara, LSM BPAN, Ketua LAN Sulsel, Ketua LSM PERAK Sulsel, Ketua Ormas Palapa, LSM GMBI, Ketua JPKP Sulsel, Imran Maddukelleng.(**)
