BN Online, Makassar---Sejumlah pihak menaruh perhatian terhadap anggaran penanganan pandemi Covid-19 di Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar dinilai tak transparan soal data anggaran penanganan Covid-19.
Penjabat Wali Kota Makassar Prof Yusran Yusuf mengatakan dirinya tak terlalu paham detail anggaran penanganan Covid-19.
“Saya tidak tahu kalau detailnya,” kata Yusran di Balai Kota Makassar, Rabu, 20 Mei 2020.
Sebelumnya, DPRD Kota Makassar telah meminta transparasi anggaran penanganan Covid-19.
Yusran mengatakan dirinya sudah dua kali bertemu dengan DPRD membahas soal anggaran. Ia mengatakan pihaknya sudah menyampaikan soal detail pengeluaran anggaran Covid-19.
"Kita sudah ketemu DPRD kemarin, dua kali, sudah disampaikan dari sekian anggaran baru sekian dibelanjakan,” kata dia.
Menurut Yusran, anggaran Covid-19 tak habis untuk penanganan Covid-19 saja. Melainkan, kata dia, anggaran tersebut juga digunakan untuk aktivitas lain.
Terkait dengan anggaran refocusing Pemerintah Kota Makassar, Yusran mengatakan dirinya tak tahu detailnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Makassar Nurhaldin NH meminta Pemerintah Kota Makassar segera mengirimkan data untuk memfokuskan kembali (realokasi) anggaran sebesar Rp 443 miliar untuk penanganan Covid-19.
Nurhaldin menyetujui persetujuan dengan besaran anggaran untuk penanganan Covid-19 di Makassar. Ia mengatakan bila angka Rp 443 miliar dirasa kurang, DPRD akan keluarkan anggaran penanganan Covid-19 hingga Rp 700 miliar.
“Kita setujui anggaran anggaran tapi kita DPRD harus tahu dari dinas mana saja alokasi anggaran ini hingga Rp 700 miliar untuk penanganan Covid-19 ini,” kata dia.
Ia berharap anggaran ini benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dalam pandemi ini. Terlebih, banyak muncul warga miskin baru, ribuan pekerja dirumahkan dan di-PHK.
“Anggaran ini akan dialokasikan untuk masyarakat yang terdampak, seperti warga miskin, pekerja yang kena PHK,” tegasnya.
