BN Online, Barru--Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Barru tak mau berjalan begitu saja dalam menyalurkan bantuan ke kaum dhuafa. Demi menghindari tumpang tindih penerima bantuan di masa pandemic Covid-19, mereka menyesuaikan dengan data resmi pemerintah kabupaten.
Wakil Ketua Baznas Barru, La Minu Kalibu mengatakan, pihaknya tak akan mendistribusikan bantuan sembako jika belum ada persetujuan dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Hal ini dimaksudkan, agar bisa lebih efektif, dan tidak ada penerima ganda antara bantuan dari pemerintah dan Baznas.
"Sasaran kita adalah fakir dan miskin. Agar objektif, maka Relawan Layanan Aktif Baznas yang melakukan penyisiran juga melihat BDT dengan menyisir selisih dari Dinsos dan data dari (Pemerintah) Desa,” kata La Minu didampingi pengurus Baznas lainnya, Abdullah R, saat memberikan keterangan pers bersama dengan Bupati Barru Suardi Saleh di Media Center Khusus Covid-19, Sabtu (02/05/2020).
Baznas Barru yang diketuai Anregurutta Prof Faried Wadjedy, menyiapkan sedikitnya 6.500 paket sembako untuk disalurkan ke sejumlah desa setelah data terbaru dari pemerintah sudah dimusyawarahkan di masing-masing desa dalam waktu dekat ini.
"Kapolres dan Dandim juga bersedia mengawal bersama dengan menugaskan satu polisi dan satu tentara saat pendistribusian bantuan Baznas nantinya,” tambah dia.
Bupati Barru Suardi Saleh menjelaskan, pihaknya sengaja menghadirkan pengurus Baznas di konfrensi pers kali ini, agar dalam bergerak membantu warga, tetap bisa bersinergi dan menyesuaikan dengan data pemerintah.
"Sesuai harapan LSM dan Pers, Baznas kita hadirkan. Kami ingin sekira 7000 paket sembako yang disiapkan Baznas, pendistribusiannya setelah pendataan rampung. Ini sangat penting, agar tidak terjadi tumpang tindih. Karena itu kami meminta, harus ada koordinasi dengan Tim Gugus Tugas,” papar Suardi Saleh.
Seperti diberitakan, selain bantuan dari Baznas, sejumlah bantuan lain dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten juga segera dicairkan dalam waktu dekat ini. Seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Khusus BLT Desa yang dananya segera ditransfer mulai pekan pertama bulan ini, terlebih dahulu datanya di musyawarahkan di tingkat desa dengan melibatkan berbagai pihak. Terutama kepala dusun dan RT.
Penerima BLT Desa tidak tercatat sebagai penerima manfaat program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai, dan penerima kartu prakerja. Karena itu, pendataannya harus benar-benar sesuai dan tidak ada tumpang tindih.
Diberbagai kesempatan, Suardi Saleh selalu mengingatkan para kepala desa dan lurah, agar bantuan yang disalurkan, benar-benar tepat sasaran. Bahkan demi akurasi data yang dihasilkan, pihaknya meminta tokoh masyarakat ikut dilibatkan dalam musyawarah desa.(Hms/Qdri)
Editor : | BN Online | Dny
