BN Online, Polman. Sulbar---Dalam rangka sharing informasi terkait fungsi pengawasan DPRD _ terhadap pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan beberapa hal lainnya, Dewan Perwakilan Rakyat ( DPRD ) Provinsi Sulbar , Komisi I melaksanakan kunjungan kerja ke Dprd Kab Polman Sulbar. Jumat 19 Juni
Rombongan Komisi I DPRD Prov Sulbar dipimpin oleh Wakil Ketua Dprd Sulbar Abdul Rahim SAg, didampingi ketua Komisi I Dprd Sulbar . Abdul Samad , bersama anggota Dprd lainnya yakni A.Salehuddin Patajangi.S.Sos, Syahril Hamdani ,Firman Argo diterima langsung oleh Ketua Dprd Kab Polman H.Jupri Mahmud diruang kerjanya .
Syamsul amad Ketua Komisi I memgatakan terkait kunjungan kerja ke Dprd Kab Polman , untuk menindak lanjuti keluhan yang masuk dari OPD tingkat Provinsi, yang nantinya pihak Dprd Kab Polman akan melakukan koordinasi dengan pihak Eksekutif , adapaun keluhan yang diterima diantaranya adalah Rusaknya Perekaman Alat E KTP , Penanganan Covid-19 , Pelaksana Tugas Desa serta terlambatnya penyaluran BLT DD . Ucap Syamsul Samad.
Penyampaian dari Catatan Sipil Prov Sulbar terkait rusaknya alat perekaman E KTP pada Dinas Catatan Sipil di tiap kabupaten di Prov Sulbar termasuk Kab Polman , agar pengadaan alat Perekaman E KTP bisa diperhatikan pada tiap Kabupaten karena merupakan tanggungjawab kabupaten ." Ucap Syamsul Samad .
Untuk Penanganan Covid -19 , dalam penyaluran bantuan dari provinsi terlambat karena ketidaksiapan data penerima di Kabupaten , ini yang disampaikan ke Ketua Dprd Kab Polman sebagai penanggungjawab Pansus Dprd Polman , selain itu Pelayanan Publik ditingkat desa tidak maksimal karena banyaknya Pelaksana Tugas yang berasal dari Kec Polewali ditugaskan di daerah terpencil , inilah semua yang dikoordinasikan disampaikan ke Ketua Dprd Polman agar nantinya ditindaklanjuti mencari solusi yang baik untuk masyarakat .
Senada hal yang sama, A.Salehuddin Patajangi anggota Komisi I Dprd Prov Sulbar, juga mengatakan, Kunjungan Komisi I untuk menindaklanjuti keluhan dari OPD ditingkat Provinsi, terkait pengadaan alat perkeaman E KTP di Kabupaten, PLT di beberapa desa di Kab Polman yang harusnya jangan menugaskan orang yang menetap di kec Polewali lalu ditugaskan di Desa Terpencil, inikan menghabat pelayanan bagi masyarakat, apa lagi di desa itu permasalahan dan aduan cukup banyak yang tentunya membutuhkan pelayanan maksimal dari aparat Kadesnya, selain itu terkait penyaluran dari provinsi terlambat tiba di masyarakat yang berdampak Civid-19, ini karenakan data penerima yang tidak Valid, ini perlu perhatian dan keseriusan Pemerintah setempat . ' Ulas A.Salehuddin Patajangi.
Ditempat yang sama , Ketua Dprd Kab Polman H .Jufri Mahmud mengatakan , Apa yang telah menjadi topik Kunjungan kerja Komisi I Dprd Prov Sulbar ini , terkait beberapa aduan ke Dprd Prov Sulbar , dan hari ini di koordinasikan ke Dprd Kab Polman , tentunya akan segera ditindaklanjuti ke Pihak Pemerintah Kab Polman , diantaranya Pengadaan alat perekaman E KTP , Penanganan covid-19 di Polman termasuk pada Posko Perbatasana Sulbar- Sulsel , dan APD serta Nutrisi .
Lanjut Jupri mengatakan , Selain itu adanya Keluhan Pelayanan Publik yang tidak maksimal di beberapa desa yang terpencil karena Pelaksana Tugas Kepala Desa berasal dari Kec Polewali , menetap di Polewali bertugasnya di desa terpencil , seperti Desa Pupouring , Alu , ini tentunya berhubungan dengan efektifitas pelayanan publik di desa tidak maksimal apa lagi permasalahan di desa itu sangat komplit , ini akan segera ditindaklanjuti oleh Komisi I Dprd Polman untuk segera dikoordinasikan dengan Pihak Pemdes , untuk mencasi solusi yang baik demi masyarakat yang membutuhkan pelayanan maksimal, serta pemuktahiran data yang tidak Valid bagi penerima bantuan untuk masyarakat terdampak Covid-19, sehingga menyebabkan terlambatnya bantuan dari Prov Sulbar, ini semua akan segera ditindaklanjuti dengan menghadirkan para eksekutif terkait , untuk mencari tahu kendalanya dimana ." Tegas Jupri
Editor : | BN Online | Dny
