Koordukcapil sebagai suatu inovasi pemerintah Kab. Bantaeng atas dampingan KOMPAK, telah mengilhami lahirnya petugas Koordukcapil di tingkat Desa dan Kelurahan yang memfasilitasi layanan adminduk bagi warga desa dan kelurahan dalam memberikan fasilitas serta dukungan yang maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dalam laporannya, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ali Imran mengatakan bahwa Koordukcapil merupakan salah satu solusi untuk mengatasi hambatan yang selama ini dialami oleh warga desa dalam mengakses layanan adminduk. Pendekatan ini telah berjalan di Kab. Bantaeng sejak tahun 2018, dan sampai saat ini setiap Desa dan Kelurahan telah memiliki Koordukcapil di masing-masing 67 Desa dan Kelurahan hingga pada tahun ini telah berkembang mencapai 73 orang.“Alhamdulillah Kabupaten Bantaeng saat ini berada di nomor urut 3 se- Provinsi Sulawesi Selatan”, ujarnya.
Sementara itu, Provincial Manager KOMPAK itu H. AHMAR DJALIL pada kesempatan itu menyampaikan “Sangat diharapkan ada banyak inovasi yang masuk ke dalam Koordukcapil untuk bisa mencapai peringkat yang lebih tinggi guna mendapatkan pelayananan data yang maksimal seperti bukti BPJS dan mewujudkan masa depan yang lebih baik", katanya.
Terakhir, Bupati Bantaeng mengatakan bahwa yang menjadi harapan kita semua adalah terwujudnya layanan, sektor pembangunan, yang bisa menghubungkan dinamika layanan yang berada di masing-masing dalam percetakan layanan aspirasi rakyat dan bisa mendorong sebuah kependudukan pelayanan kesehatan. “Dan kini Bantaeng bisa menghadirkan Koordukcapil dalam penempatan alokasi umum dibulan Juli yang akan mendatang sebagai sumber inovasi dalam melahirkan sebuah kerja yang mendukung percepatan layanan pendudukan Kabupaten Bantaeng", ujar Bupati.
Turut hadir pada kegiatan tersebut antara lain para Kepala OPD, para Camat, Lurah, Kepala Desa lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Ibu Dra. Hj. Sukarniaty Kondolele, MM.Beliau juga menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Selatan.
Editor : Edhy BN