Penulis
BN Online Makassar – Ketua Komisi B DPRD Makassar, H. Ismail, menyatakan dukungannya terhadap langkah Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam mengevaluasi kinerja Perusahaan Daerah (Perusda).
Menurut Ismail, langkah Munafri di awal kepemimpinannya bertujuan untuk menyehatkan Perusda, bukan sekadar tindakan tanpa arah.
"Perusda itu harusnya memberi kontribusi, bukan malah menjadi beban bagi pemerintah," ujar Ismail kepada awak media, Senin (24/3/2025).
Ia menegaskan bahwa Perusda yang kesulitan memenuhi target setiap tahunnya perlu dievaluasi, baik dari sisi direksi maupun Dewan Pengawas.
Menurutnya, tanpa evaluasi menyeluruh, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Makassar tidak akan berkembang secara optimal.
"Kalau ingin PAD Makassar besar dan sehat, reposisi direksi itu langkah yang tepat," tegasnya.
Sebagai Ketua Harian Golkar Makassar, Ismail juga mendukung penuh wacana penutupan Perusda yang terus merugi setiap tahunnya.
Ia menyoroti bahwa dari enam Perusda yang ada di Makassar, hanya PDAM yang benar-benar memberikan kontribusi positif bagi PAD.
Sementara itu, PD Parkir Makassar Raya juga seharusnya bisa menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi Pemkot Makassar.
Namun, dugaan kebocoran keuangan menjadi kendala utama bagi PD Parkir dalam mencapai target pendapatan tahunan.
Menurutnya, salah satu solusi utama adalah dengan menerapkan metode pembayaran cashless atau QRIS untuk mengurangi potensi kebocoran.
"Kondisi parkir di Makassar sudah tidak boleh lagi dilakukan secara manual karena rawan kebocoran. Dan kebocorannya itu bukan kecil, tapi sangat besar," ungkapnya.
Untuk memastikan pembenahan ini berjalan efektif, DPRD Makassar akan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap Perusda di triwulan pertama 2025.
Sebagai mitra Komisi B, Perusda harus mempertanggungjawabkan kinerja dan capaian mereka di hadapan DPRD.
Sebelumnya, Tim Transisi Munafri Arifuddin – Aliyah Mustika Ilham juga telah mulai menelusuri kekuatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Makassar.
Dalam proses ini, enam Perusda yang dimiliki Pemkot Makassar secara bergiliran dipanggil untuk mempertanggungjawabkan kinerja mereka.
Setiap direksi Perusda diminta untuk menjelaskan bagaimana kontribusi mereka terhadap pemerintah, khususnya dalam hal pendapatan.
Munafri menegaskan bahwa tujuan evaluasi ini adalah untuk memahami sistem operasional yang berjalan di masing-masing Perusda.
"Kami ingin mendapatkan gambaran tentang kekuatan Perusda yang kita miliki," ujar Munafri pada Jumat (14/3/2025).
Oleh karena itu, seluruh Perusda diwajibkan membawa data lengkap terkait progres dan capaian mereka selama beberapa tahun terakhir.
Perusda yang dinilai tidak produktif atau bahkan mengalami kerugian terus-menerus berpotensi untuk ditutup.
"Kita akan lihat apakah Perusda itu masih layak dipertahankan. Kalau tidak berdampak baik bagi pemerintah dan masyarakat, buat apa kita pertahankan?" tegasnya.
Dari hasil pemeriksaan awal, diketahui bahwa tidak satu pun dari enam Perusda tersebut yang berhasil memenuhi target tahunan.
Hal ini membuat Munafri mempertanyakan kinerja para direksi yang memimpin perusahaan-perusahaan tersebut.
Ia menilai bahwa kegagalan mencapai target menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara perencanaan dan eksekusi di lapangan.
"Kalau target tidak tercapai, berarti ada yang salah. Apakah perencanaannya tidak matang? Apakah ada kendala regulasi? Ini yang harus kita telusuri," jelasnya.
Tak hanya direksi, Munafri juga menyoroti peran Dewan Pengawas dalam mengontrol kinerja Perusda.
Seharusnya, Dewan Pengawas bisa memberikan teguran jika direksi tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
"Kalau direksi tidak bekerja dengan profesional, kenapa Dewan Pengawas tidak mengawasi mereka?" tanyanya.
Ia menilai bahwa kelemahan dalam pengawasan turut berkontribusi terhadap kinerja buruk Perusda selama ini.
Untuk itu, Munafri menegaskan bahwa dirinya tidak akan ragu mengganti direksi dan Dewan Pengawas yang tidak mampu menjalankan tugasnya secara maksimal.
Langkah ini diambil demi memastikan bahwa Perusda benar-benar menjadi aset daerah yang produktif, bukan sekadar beban anggaran.
Sebagai Wali Kota, Munafri ingin agar semua badan usaha milik daerah di Makassar dikelola secara transparan dan profesional.
Ia juga berharap adanya perombakan struktural dapat membawa perubahan positif bagi perkembangan ekonomi Makassar.
Dengan evaluasi ini, Pemkot Makassar berkomitmen untuk menata ulang Perusda agar lebih sehat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Langkah Munafri ini mendapat respons positif dari berbagai pihak, termasuk DPRD dan masyarakat yang menginginkan perbaikan di tubuh BUMD.
Ke depan, Pemkot Makassar akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap Perusda guna memastikan mereka bisa beroperasi sesuai dengan tujuan awal pendiriannya.
Diharapkan, dengan pembenahan ini, Perusda yang masih memiliki potensi bisa lebih berkembang, sementara yang merugi bisa segera ditindaklanjuti.
Dengan sistem yang lebih transparan dan akuntabel, Munafri optimistis Makassar bisa meningkatkan PAD secara signifikan melalui Perusda yang dikelola dengan baik. (*).
