Pelantikan Pejabat Administrator, Bupati Bantaeng Dorong Pelayanan Publik Berkualitas

BN Online Bantaeng – Bupati Bantaeng, Muh. Fathul Fauzy Nurdin, didampingi Wakil Bupati Bantaeng H. Sahabuddin, melantik dan mengambil sumpah jabatan Pejabat Administrator Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Bupati Bantaeng, Jumat, 6 Februari 2026.

Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam memperkuat struktur organisasi serta meningkatkan kinerja birokrasi guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih optimal.

Adapun pejabat yang resmi dilantik antara lain, Andi Arif Budiawan Pawiloi sebelumnya menjabat sebagai Analis Tata Usaha dan resmi menduduki jabatan baru sebagai Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantaeng.

Etty Susanti sebelumnya menjabat Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantaeng kini menjabat sebagai Inspektur Pembantu Bidang I Inspektorat Daerah Kabupaten Bantaeng. Serta Muh. Yusuf sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga, Jabatan Baru sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Bupati Bantaeng, Muh. Fathul Fauzy Nurdin.

Dalam sambutannya, Bupati Bantaeng, menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bantaeng, yaitu “Bantaeng Bangkit, Maju, dan Religius.”

“Pelantikan hari ini merupakan momentum penting dan strategis dalam memperkuat kinerja pemerintahan. Saya mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Amanah ini adalah tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas, dedikasi dan komitmen,” ujarnya.

Bupati Bantaeng, juga berharap para pejabat yang dilantik mampu menghadirkan inovasi serta membawa perubahan positif demi kepentingan masyarakat Kabupaten Bantaeng.

“Mari kita satukan langkah dan visi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberdayakan masyarakat demi terwujudnya Kabupaten Bantaeng yang lebih maju dan sejahtera,” tutupnya.

Pemdes Tanah Harapan Gelar Gotongan Royong Bersama LSM BIDIK-SIB Dan Masyarakat

BN Online Bulukumba,--Pemerintah desa tanah harapan kembali menggelar kegiatan gotong royong bersama LSM BIDIK-SIB DPC Bulukumba dan masyarakat. di wilayah Jalan Talle-Talle Desa Tanah Harapan, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi, Sulawesi Selatan. Jumat 06/02/26

Dari hasil pantauan awal media, Kegiatan gotong royong tersebut di pimpin langsung oleh Arifin Para selaku kepala desa Tanah Harapan dan dihadiri oleh  Risman ketua Bidang Intelejen LSM BIDIK-SIB, Andi Muaskar kepala dusun Ganjengge, RK, RT, Dan Masyarakat Desa Tanah Harapan.

Kegiatan tersebut terlaksana dengan baik hal itu tak lepas dengan adanya kekompakan bersama Antara pemerintah dan masyarakat

Laporan: Risman 

Penulis : Arief

Bupati Bantaeng Terima Tim BPK Sulsel dalam Rangka Pemeriksaan Interim LKPD 2025

BN Online Bantaeng – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar pertemuan dengan pimpinan perangkat daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng, yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Bantaeng, Kamis 5 Februari 2026.

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bantaeng, Muh. Fathul Fauzy Nurdin dalam rangka rapat pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2025.

Bupati Bantaeng menyampaikan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK merupakan bagian dari proses untuk memberikan pendapat atau opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemeriksaan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada empat kriteria utama, yaitu:

Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kecukupan pengungkapan, Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan

Efektivitas sistem pengendalian intern.

Untuk pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian tidak terlepas dari kinerja seluruh perangkat daerah yang saling mendukung dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, akuntabel, transparan serta responsif selama proses pemeriksaan berlangsung.

“Saya berharap seluruh perangkat daerah dapat lebih kooperatif dan proaktif dalam penyediaan data kepada tim audit BPK serta memastikan dokumen yang diminta dapat disampaikan secara cepat dan akurat. Dukungan terhadap kelengkapan laporan keuangan termasuk penyelesaian rekonsiliasi pendapatan, belanja dan aset di BPKD sangat diperlukan,” tegasnya.

Sementara itu, Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Suci Eka Sari menjelaskan bahwa pemeriksaan interim atas LKPD Kabupaten Bantaeng akan dilaksanakan selama 35 hari dengan 30 hari pemeriksaan dilapangan dan 5 Hari on case.

Ia menambahkan, pemeriksaan dimulai tgl 2 Februari, pemeriksaan interim ini memiliki empat tujuan utama, yaitu memantau tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya, menilai efektivitas sistem pengendalian intern melalui wawancara di masing-masing OPD, menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta melakukan pemeriksaan substantif terbatas.

“Untuk pemeriksaan substantif terbatas, terdapat enam akun utama yang menjadi fokus, yakni kas, belanja modal, belanja barang dan jasa, persediaan, serta aset tetap, tanpa menutup kemungkinan pemeriksaan pada akun lainnya,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa pelaksanaan pemeriksaan bertepatan dengan bulan Ramadan sehingga akan dilakukan penyesuaian jam kerja yang akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Pemerintah Kabupaten Bantaeng guna mendukung kelancaran penyediaan data dan dokumen.

Turut hadir dalam acara tersebut, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Asruddin, Inspektur Daerah Kabupaten Bantaeng Dr.Muh.Rivai Nur, Tim BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Para Kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng serta camat Se-kabupaten Bantaeng.

Perkuat Pembinaan Warga Binaan Perempuan, Rutan Bantaeng Gandeng YBH Perempuan dan Anak Bangkit Kab. Bantaeng

BN Online Bantaeng – Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, Rutan Kelas IIB Bantaeng resmi menjalin kemitraan dengan Yayasan Bantuan Hukum (YBH) Perempuan dan Anak Bangkit Kabupaten Bantaeng. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama yang dilaksanakan pada Selasa, 03 Februari 2026.

Melalui kerja sama ini, Rutan Bantaeng akan melaksanakan program pembinaan psikologis bagi narapidana perempuan, guna mendukung kesehatan mental serta membangun kesiapan pribadi warga binaan selama menjalani masa pidana.

Ketua Pengurus YBH Perempuan dan Anak Bangkit Kabupaten Bantaeng, Andi Fuad, menyatakan kesiapan pihaknya untuk berkontribusi aktif dalam memberikan pendampingan psikologis serta dukungan yang dibutuhkan oleh narapidana perempuan secara berkesinambungan.

Kepala Rutan Kelas IIB Bantaeng, Ambo Asse A, menegaskan bahwa kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pembinaan kepribadian warga binaan. Ia juga menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin dan berharap program yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi narapidana perempuan.

113 Narapidana dan Tahanan Narkoba di Rutan Bantaeng Dapat Pembinaan Kerohanian Bersama Kemenag

BN Online Bantaeng,– Sebanyak 113 orang warga binaan (narapidana) dan tahanan narkoba di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bantaeng mendapatkan pembinaan kerohanian yang diselenggarakan secara bersama dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bantaeng. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas spiritual dan mendukung proses pemulihan serta reintegrasi sosial bagi mereka yang sedang menjalani masa tahanan maupun pidana.

Dalam kegiatan yang diadakan pada hari ini, pihak Kemenag menyampaikan materi tentang nilai-nilai moral dan ajaran agama yang sesuai dengan keyakinan masing-masing peserta.

Selain itu, juga diberikan sesi konseling individu dan kelompok untuk menangani permasalahan psikologis serta memberikan panduan dalam menjalani kehidupan yang lebih baik setelah keluar dari rutan.

Kepala Rutan Bantaeng Ambo Asse menyampaikan bahwa pembinaan kerohanian merupakan bagian penting dari program pembinaan yang dilakukan secara berkala. "Melalui kegiatan seperti ini, kami berharap para warga binaan dapat menemukan makna hidup yang baru dan memiliki tekad untuk memperbaiki diri," ujarnya.Selasa 3 Februari 2026.

Sementara itu, perwakilan Kemenag Bantaeng menambahkan bahwa pihaknya siap terus bekerja sama dengan Rutan dalam menyelenggarakan program serupa guna memberikan dukungan yang komprehensif bagi para narapidana dan tahanan.

Rutan Bantaeng Teguhkan Komitmen Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026

BN Online Bantaeng – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Bantaeng melaksanakan apel pagi yang dirangkaikan dengan penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) Tahun 2026, Senin (02/02).

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran pegawai Rutan Kelas IIB Bantaeng sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan warga binaan.

Kepala Rutan Kelas IIB Bantaeng, Ambo Asse A, dalam amanatnya menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan tanggung jawab bersama yang harus didukung dengan sikap profesional, integritas tinggi, serta kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

Lebih lanjut, Kepala Rutan menekankan bahwa penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama ini tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, namun harus diimplementasikan secara nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, guna menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi serta memberikan pelayanan yang prima.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran Rutan Kelas IIB Bantaeng dapat menjadikan komitmen bersama sebagai pedoman dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan melayani, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Bupati Bantaeng Dan Wabup Bersama Forkopimda Kompak Hadiri Rakornas 2026

 

BN Online Bogor - Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin bersama Wakil Bupati Bantaeng, H. Sahabuddin menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 oleh Presiden Republik Indonesia yang dilangsungkan di Sentul International Convention Center, Bogor, Senin (2/2).

Rakornas 2026 ini mengusung tema "Sinergi Pusat dan Daerah Dalam Implementasi Program Prioritas Menuju Indonesia Emas 2045". Dilaksanakan sebagai upaya untuk mengoptimalkan berbagai capaian program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Pada kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa banyak keberhasilan yang dicapai pada tahun pertama Pemerintahan Presiden Prabowo. "Keberhasilan ini tentunya perlu terus dioptimalkan, termasuk pada tahun 2026", ujarnya. 

Hadir pula pada Rakornas tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng, Hadi Sukma Siregar, Dandim 1410 Bantaeng, Letkol Arh Muh. Husni Hidayat Muchlis, para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah se-Indonesia, serta para unsur Forkopimda.

Kawal Proses Hukum, Flower Aceh Kecam Penganiayaan Anak di Aceh Tengah

BN Online -Takengon -Flower Aceh mengecam keras kasus penganiayaan terhadap seorang anak di bawah umur di Kabupaten Aceh Tengah dan menegaskan akan mengawal proses hukum perkara tersebut hingga tuntas. Kasus ini kini telah berlanjut ke tahap penuntutan.

Flower Aceh menilai kekerasan terhadap anak merupakan kejahatan serius yang menuntut tanggung jawab negara dalam memastikan perlindungan, keselamatan, serta pemulihan korban secara menyeluruh.

Manager Penanganan Kasus Flower Aceh, Fitri, mengatakan anak korban kekerasan tidak boleh kembali menjadi korban dalam proses hukum. Negara, menurutnya, wajib memastikan seluruh tahapan penanganan perkara mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk pendampingan hukum yang ramah anak serta pemulihan psikososial yang berkelanjutan.

“Anak korban kekerasan tidak boleh mengalami viktimisasi berlapis. Proses hukum harus melindungi, bukan justru melukai kembali,” kata Fitri, Minggu (1/2/2026).

Sementara itu, Ketua Forum Perempuan Muda (FPM) Aceh, Dinah Anzani, menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan kewajiban negara. Setiap pembiaran terhadap kekerasan terhadap anak, kata dia, adalah bentuk pelanggaran hak asasi anak yang tidak boleh ditoleransi.

Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Flower Aceh, Riswati. Ia mendesak aparat penegak hukum menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan berperspektif hak anak, serta menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada pelaku sebagai bentuk keadilan bagi korban dan upaya pencegahan kekerasan serupa di masa depan.

“Penanganan kasus ini tidak boleh berhenti pada proses hukum semata. Pemerintah daerah harus memperkuat sistem perlindungan anak, termasuk layanan pemulihan, mekanisme pencegahan, serta pengawasan terhadap pihak-pihak yang berpotensi melakukan kekerasan,” ujar Riswati.

Flower Aceh menyatakan akan terus mengawal proses hukum kasus ini bersama elemen masyarakat sipil lainnya, sekaligus mendorong perbaikan kebijakan dan praktik perlindungan anak agar hak-hak anak di Aceh benar-benar terpenuhi.

Perkara penganiayaan terhadap anak di bawah umur tersebut terjadi di Kabupaten Aceh Tengah dan tercatat dalam Laporan Polisi Nomor 139 tertanggal 17 Agustus 2025, yang ditangani oleh Satreskrim Polres Aceh Tengah.

Empat orang pemuda berusia 20 hingga 22 tahun telah ditetapkan sebagai tersangka.

Korban merupakan seorang anak laki-laki berusia 17 tahun.

Berdasarkan keterangan kepolisian, korban mengalami penganiayaan secara bersama-sama di beberapa lokasi berbeda hingga akhirnya diselamatkan oleh warga dan diamankan oleh aparat kepolisian untuk mendapatkan perlindungan serta penanganan lebih lanjut.

Para tersangka dijerat Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

LSM BIDIK-SIB DPC Bulukumba Serahkan Bantuan Kepada Korban Kebakaran Dilingkungan Bakae

BN Online Bulukumba,---Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Badan Informasi Dan Investigasi Korupsi Sulawesi Indonesia Berdaulat (BIDIK-SIB) DPC Bulukumba kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat yang terkena musibah di lingkungan Bakae, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan Minggu 01/02/2026

Inseden kebakaran terjadi pada hari Sabtu tanggal 31/01/2026 berkisar waktu menunjukkan pukul 10:15 dan menghanguskan 1 unit rumah panggung milik bapak Alfian (40) 

Dalam kunjungan keluarga besar LSM BIDIK-SIB DPC Bulukumba, bapak Alfian  (40) mengucapkan banyak trimakasih atas kunjungan rombongan tersebut 

Dirinyapun menceritakan kobaran api bagitu daksyat sehingga tidak butuh waktu lama rumah panggung miliknya sudah rata dengan tanah 

"Cepat sekali itu api membesar, hanya hitungan menit ratami rumahku dengan tanah dan terimakasih atas kunjunganta " ujar bapak Alfian dengan mata berkaca-kaca 

Sementara itu ketua LSM BIDIK-SIB DPC Bulukumba, M.Nasir menyampaikan bantuan ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial organisasi terhadap sesama yang membutuhkan 

"Kami berharap bantuan yang kami berikan dapat sedikit meringankan beban saudara " sembari menyodorkan bantuan berupa mie instan telur dan beras 

Tak lupa,  M.nasir menyampaikan banyak trimakasih kepada rekan-rekannya yang ikut berpartisipasi sehingga agenda berjalan sesuai dengan harapan 

" Trimakasih semua untuk rekan-rekan yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan sosial ini" tutupnya M.Nasir ketua LSM BIDIK-SIB DPC Bulukumba 

Penulis: Arief

PLN UP3 Bulukumba ULP Bantaeng Salurkan 164 Alquran dan 215 Buku Iqra ke Beberapa TPA di Wilayah Kerjanya

BN Online Bantaeng, – PLN Unit Pelaksana Pelayanan (ULP) Bantaeng yang berada di bawah naungan UP3 Bulukumba telah melakukan kegiatan penyebaran bantuan berupa Alquran dan buku Iqra ke beberapa Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) yang tersebar di wilayah kerja operasionalnya.

Dalam kegiatan ini, sebanyak 164 buah Alquran dan 215 buah buku Iqra berhasil disalurkan untuk mendukung pembinaan pendidikan agama di tingkat dasar.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akses sarana pendidikan agama bagi santri dan pengelola TPA tersebut dilakukan di beberapa lokasi TPA yang telah ditentukan, sesuai dengan pemetaan kebutuhan yang dilakukan oleh tim PLN ULP Bantaeng sebelumnya.

Setiap TPA penerima bantuan mendapatkan jumlah Alquran dan Iqra yang disesuaikan dengan kebutuhan aktual di lapangan.

"Kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi PLN dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan agama, selain tetap fokus pada penyediaan pasokan listrik yang andal untuk masyarakat," ujar manager PLN ULP Bantaeng, Asmar Sabtu 31 Januari 2026.

Penyerahan bantuan juga diharapkan dapat mempererat hubungan sinergis antara PLN dengan masyarakat serta lembaga pendidikan agama di wilayah Bantaeng, sekaligus mendukung gerakan literasi Alquran di daerah tersebut.

Bupati Bantaeng Bersama Kajari Hadiri Optimalisasi Program JAGA DESA

BN Online Makassar, -- Sebagai upaya penguatan kesadaran hukum dan pencegahan penyimpangan pengelolaan dana desa di wilayah Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menggelar kegiatan Optimalisasi / Sosialisasi Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang dilangsungkan di Hotel Claro Makassar, Kamis (29/1).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, Reda Manthovani, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, serta para Kepala Daerah dan para Kepala Kejaksaan Negeri.

Bupati Bantaeng M. Fathul Fauzy Nurdin hadir pada kesempatan itu, bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng, Hadi Sukma Siregar. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkuat pendampingan hukum, pengawasan, serta pembinaan tata kelola pemerintahan desa agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Optimalisasi/Sosialisasi juga dirangkaikan dengan Pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Sulawesi Selatan oleh Jamintel Kejagung RI. Serta Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kejaksaan Negeri pada sejumlah Kabupaten dengan DPC ABPEDNAS sebagai bentuk penguatan pendampingan hukum di desa.

Bupati Bantaeng Jadi Pemateri Diskusi Jurnalisme Warga dan Suara Perempuan

BN Online Makassar,- Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin mengungkapkan, kaum perempuan sebagai penentu kemenangan dirinya saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 lalu. Hal tersebut diungkapkan saat membawa materi pada kegiatan Jurnalisme Warga dan Suara Perempuan Membangun Narasi Melalui Jurnalisme Kritis, di Ruhmata’ Art Space, di Kota Makassar, Kamis, 29 Januari 2026.

“Saya bisa katakan, kami menang karena kaum perempuan. Mulai dari tim lapangan saya mayoritas perempuan, dan pendukung saya kebanyakan kaum emak-emak,” ungkap Uji Nurdin, sapaan akrabnya.

Usai dilantik, kepala daerah termuda di Sulsel ini tetap mengandalkan kaum perempuan untuk mengisi jabatan strategis pada Pemerintahan Kabupaten Bantaeng. 

“Dari delapan kecamatan, empat Camat saya diantaranya perempuan. Begitu pun jabatan-jabatan strategis, saya masih mengandalkan kaum perempuan,” ungkapnya.

Bagi Uji Nurdin, perempuan memiliki kinerja lebih detail dalam bekerja dan tangguh dalam manajemen risiko serta mampu beradaptasi dalam situasi krisis.

“Dari saat Pilkada hingga pemerintahan, kaum perempuan kinerjanya lebih detail dan fokus dengan tugas yang diberikan. Sehingga banyak permasalahan cepat selesai kalau kaum perempuan diberikan amanah,” ungkapnya.

Sementara Program Manager Inklusi Bakti, Lusia Palulungan mengatakan, tantangan yang dihadapi perempuan ketika dirinya tidak mampu memiliki sikap pada pilihannya.

“Karena masih dipengaruhi pihak luar atau keluarga. Sehingga perempuan tidak percaya diri untuk mengambil sikap dalan menentukan posisinya,” ungkapnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri di Direktur Jaringan Gender Indonesia (JGI) Lily D. Candinegara, Founder Pelakita.ID Kamaruddin Azis, Pendiri JGI Prof. Mardiana, dan Direktur Program Ruhmata’ Art Space Rahmat Mustamin.