Penulis 
Kadisdik Gowa : Tunggu saja, dalam 2 hari, saya akan tarik surat rekomendasi Lembaga Aliansi Indonesia
BN Online, Gowa--- Hasil dari pertemuan LSM Somasi dengan Lembaga Aliansi Indonesia berakhir dengan damai. Dengan persyaratan meminta kepada Kepala dinas pendidikan Gowa, agar membekukan surat rekomendasi yang dikeluarkannya untuk mendrop bingkai media Aliansi Indonesia ke sejumlah sekolah. Pertemuan ini berlangsung di ruang Kepala dinas pendidikan Gowa. Senin (18/9/2017).
Bingkai yang menjadi sorotan itu akhirnya bisa didiskusikan oleh sejumlah LSM yang hadir, diantaranya LSM Somasi, Lembaga Aliansi Indonesia, Wakil direktur poundation yang juga sebagai forum koordinator JIMAT, dan lembaga Kompak Indonesia serta beberapa media cetak dan online yang turut menyaksikan juga.
Menurut ketua LSM Somasi, Ramli, didalam forum itu, dia keberatan dengan nilai nominal bingkai itu dan surat rekomendasi yang dikeluarkan.
"Karena dengan nilai nominalnya Rp.250 ribu itu sudah tidak sesuai dengan kualitas bingkainya dan terkesan dibisniskan. Sementara surat rekomendasi, yang masuk disetiap sekolah, kesannya memaksa kepala sekolah untuk mengambilnya," ucapnya kepada Kepala dinas pendidikan Gowa.
Sementara Wakil direktur poundation, Kaharuddin Muji, mengkritisi isi dari bingkai itu, karena menurutnya telah mendiskriminasikan teman- teman LSM untuk mendapatkan informasi.
"Seharusnya isi bingkai itu diperkuat kepada semua Kepala sekolah yang dimaksud dengan KIP, bukan menolak untuk memberikan informasi kepada LSM yang ilegal," tegasnya.
Dia juga singgung KOP yang mencatut nama KPK yang ada didalam bingkai itu.
Kepala dinas pendidikan Gowa, Dr. Salam MPd, menjelaskan bahwa pihaknya mengajak lembaga Aliansi Indonesia untuk bekerja sama dalam mengadakan bingkai itu.
"Karena banyaknya oknum yang mengatasnamakan LSM, dia datang untuk menekan, memaksa bahkan memeras Kepala sekolah," tandasnya.
Bahkan katanya juga, dia pernah memergoki oknum LSM diruangan kepala sekolah membongkar LPJ dan memeriksa kwitansi, yang memaksa Kepala sekolah. Dan hal itu tidak bisa dia lakukan, karena bukan pemeriksa.
"Sedangkan untuk nominal harga bingkai itu, sudah menjadi kesepakatan antara semua Kepala UPTD se kabupaten Gowa dengan lembaga Aliansi sebesar Rp.250 ribu," terangnya.
Dan untuk bingkai itu sebelumnya sudah pernah disosialisasikan kepada semua Kepala sekolah, jadi tidak ada yang keberatan.
Ketua DPC Gowa, Saharuddin Sam, menerangkan kepada LSM, mengenai KOP yang ada dibingkai dengan mencatut nama KPK dibelakangnya itu bedasarkan dari nama medianya Aliansi Indonesia.
"Karena media kami, memang ada kerja samanya dengan KPK. Sehingga nama KOP bingkai itu saya sesuaikan dengan nama koran," jelasnya.
Berharap dari pertemuan itu, sejumlah LSM yang hadir agar surat rekomendasi itu ditarik dari lembaga Aliansi Indonesia. Agar segera dibekukan, sebab kesannya memaksa kepala sekolah untuk mengambilnya.
Saat itu kadis pendidikan Gowa, Salam, menyepakati permintaan dari sejumlah LSM dan berjanji akan membekukan surat rekomendasi Aliansi Indonesia.
"Tunggu saja dalam 2 hari, saya akan tarik surat rekomendasi lembaga Aliansi Indonesia," pungkasnya. (Shanty)
Editor : BN | Sulsel | Dny
