BN Online, Takalar-----Unjuk rasa yang dilakukan warga desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, kabupaten Takalar yang digelar di depan kantor bupati Takalar protes pembangunan taman berburu. Kamis (23/11/17).
Warga yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Pencari Keadilan (KORPEL) menolak pembangunan taman berburu, karena diduga lahan seluas 4000 hektar milik warga cakura dirampas oleh pemerintah.
Dalam orasinya, masyarakat menolak rencana pemerintah untuk membangun taman berburu di dusun pa'jenekang, karena telah merampas lahan milik rakyat.
Lahan ini diklaim oleh pemerintah sebagai lahan milik negara namun warga membantah dan protes karena mereka sebagai pemilik lahan dan lahan itu milik rakyat.
"Lahan itu, sudah turun temurun dikelola dan sudah bersertifikat atas nama warga. Jadi mereka yang punya dan sudah menjadi tempat mata pencaharian warga cakura selama ini," ujar Irwansyah, koordinator aksi Kopel.
Selain itu warga menuntut, pihak yang berwajib memanggil dan memeriksa Kepala desa cakura, karena diduga dia menjadi salah satu aktor dan dalang dari upaya perampasan lahan milik warga cakura.
Saat dikonfirmasi, Kepala desa Cakura, Nurdiansyah, mengatakan bahwa lahan yang akan dijadikan taman wisata berburu itu milik kementerian kehutanan dan kementerian pertanian.
"Sebanyak 151 orang yang menggugat lahan ini, tetapi di tahun 2002 telah dimenangkan oleh kementerian pertanian di Mahkamah Agung (MA)," ucapnya.
Dan lahan yang akan dipakai itu untuk taman berburu luasnya sekitar 3 sampai 4 hektar, kami juga sudah melakukan sosialisasi sebelumnya di kantor desa. Mengadakan rapat, tetapi mereka tidak hadir.
"Jadi yang demo itu, orang yang tidak pernah ikuti rapat. Makanya mereka tidak tahu," pungkasnya.
Dia juga katakan, sudah pernah mengikuti workshop di Makassar, membahas tentang taman berburu ini.
"Diundang juga masyarakat dusun pa'jenekang, tetapi mereka tidak datang," kuncinya. (Umi).
Editor : BN | Sulsel | Dny
