BN.Online Bantaeng,-Terkait dengan Rapat Komisi II beberapa hari yang lalu mengenai kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bantaeng, hari ini Sabtu 02.12.2017. komisi II DPRD Bantaeng kembali mengadakan rapat membahas kembali masalah kelangkaan pupuk.
Dalam rapat komisi ini menghadirkan beberapa instansi diantaranya yang turut hadir Kepala Dinas Pertanian, Kepala DisKumdag, KPI, KTNA, KP3, unsur LSM dan dari pihak kepolisian.di Ruangan Komisi II DPRD Bantaeng.
Dalam pembahasan tentang kelangkaan pupuk bersubsidi kali ini, peserta rapat menarik satu kesimpulan bahwa sumber kesalahan terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi, ini terjadi di karenakan tidak adanya komunikasi yang baik antar sesama anggota Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) ,yang mana anggota-anggotanya tergabung dari beberapa unsur diantaranya pihak dari Kepolisian, Kejaksaan dan beberapa unsur Instansi lain.
Menanggapi semua permasalahan ini ketua Komisi II DPRD Bantaeng, Darwis, ST meminta kepada pihak Dinas Pertanian agar segera membentuk pelaksana teknis komisi pengawas pupuk dan pestisida (KP3).
Langkah ini dipandang jalan terbaik yang harus ditempuh oleh pihak Dinas Pertanian untuk segera dapat mengantisipasi serta menindaki oknum - oknum pengecer nakal yang sering menjual pupuk bersubsidi keluar wilayah yang telah ditentukan atau bahkan keluar Kabupaten.
Anggita komisi II DPRD Bantaeng, Hj. Wahidah mengatakan bahwa terjadinya kelangkaan pupuk ini disebabkan karena kurangnya komunikasi intern pengurus KP3.
"saya kira kelangkaan pupuk bersubsidi ini penyebab utamanya adalah kurangnya komunikasi antara seaama anggota KP3 sehingga kontrol pupuk bersubsidi ini tidak berjalan sebagai mana mestinya" papar Hj. Wahidah.
"saya berharap mulai saat imi para anggota KP3 yang diketuai oleh Asisten II untuk dapat membangun komunikaai antara sesama anggota KP3 serta pihak - pihak yang terkait dengan masalah pupuk bersubsidi" ungkap Wahida anggota komisi II DPRD Bantaeng.
Editor | BN.Online Sul Sel | Edhy
