BN Online, Takalar----Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Prof DR Yohana Susana Yembise, Dipl Apling, MA melalui Deklarasi bersama sebelas Kabupaten/Kota Se Sul-sel Menuju Kabupaten Layak Anak menyampaikan kalau Negara belum dinyatakan maju Apa Bila Wanita belum berada dalam garis aman.
Indonesia belum Bisa maju. menurut dia, Kekerasan Terhadap perempuan dianggap Masih Sering Terjadi Juga anak. Padahal, lanjutnya, perempuan dan anak adalah asset. Jika Negara ingin maju, maka harus memperhatikan/ Menjaga mereka.
Untuk itu, kementeriannya sedang Mempersiapkan agar seluruh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak memiliki UPTD agar maksimal pelayanan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Dalam arahannya, Yohana menekankan tentang pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap hak perempuan dan anak. “Ini menjadi tugas berat bagi seluruh Pimpinan Daerah dalam memberikan hak dan perlindungan khususnya bagi mereka,” ujarnya.
Hal tersebut terungkap saat Pemkab Takalar menggelar Deklarasi Kabupaten Layak Anak di Lapangan Makkatang Daeng Sibali, Takalar pada Jum’at (26/01/2018).
Hadir dalam Deklarasi tersebut, diantaranya adalah Staf Ahli Pemerintahan Sekda Provinsi Sulsel mewakili Gubernur, Bupati Takalar Syamsari Kitta SPt, MM, Wakil Bupati H.Achmad Dg.Se're, Sekda Takalar, Pejabat teras lingkup pemda takalar, Para Bupati/Wakil dari 10 kabupaten/kota lainnya di Sulsel yakni Sidrap,Bulukumba, Sinjai, Luwu, Kota Palopo, Pinrang, Barru, Enrekang, Selayar dan Toraja Utara, serta Pemerintahan anak Se SUL-SEL dan forum anak kab. Takalar.
Sebelas Kabupaten/Kota di Sulsel dipilih bersama 442 kabupaten/kota se Indonesia karena daerah tersebut dinilai Kementerian PPPA sebagai daerah yang memiliki keberpihakan terhadap hak Perlindungan Perempuan/Anak. (Umy/Wahyu).
Editor : BN | Sulsel | Dny
