BN Online, Barru----Pembagian bantuan hand traktor dari Kementerian Pertanian untuk Kabupaten.Barru, diduga bermasalah.
Program Swasembada pangan, akan bisa terwujud bila dukungan sarana dan prasarana seperti alsintan (alat mesin pertanian) bisa digunakan atau dimanfaatkan para petani secara efektif dan efisien,”Pernyataan ini muncul karena adanya kabar monopoli penggunaan traktor bantuan dari pemerintah, pembagian hand traktor yang seharusnya ditujukan untuk kelompok tani.
Hand traktor yang semestinya dipergunakan untuk kelompok tani, hanya dipergunakan oleh segelintir orang, begitu yang di ungkapkan oleh kelompok tani di kecamatan Soppeng Riaja di Desa Ajakkang, Kabupaten.Barru, yang berinisial AN, kepada LSM Laki, Selasa (13/2/18).
A.Agus, menambahkan hal ini terjadi di karenakan pihak Dinas terkait ini, lemahnya pengawasan terhadap kelompok tani penerima alsintan (handtraktor) khususnya para penyuluh yang bertugas di Desa atau kelurahan di setiap Kecamatan.
Sehingga para Ketua kelompok tani seenaknya saja melakukan aturan yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan anggota kelompoknya, seperti yang di rasakan oleh kelompok tani yang yang ada d kecamatan Soppeng Riaja khususnya Desa Ajakkang, Kabupaten.Barru.
Seperti sewa hand traktor terlalu tinggi yakni rp.1.500.000/ha, sementara kesepakatan harga pada saat Mappalili di tingkat Desa/Kecamatan, hanya 1,2 juta/ha.
Dimana keberadaan Hand Traktor bantuan Kelompok tani, hanya ketua kelompok Tani yg menguasai bahkan sdh ada yg dipindah tangankan, dan dibawah keluar daerah klpnya untuk dipersewakan, sementara penghasilan hand Traktor Klp.Tani tidak jelas dan tidak pernah dipertanggung jawabkan dan juga ada perbandingan sewa traktor kelompok penerima bantuan lebih mahal di banding hand teraktor milik masyarakat, contohnya di "Latappareng" sewa dari umum cuma 1.300rb/ha,.di Ajjakkang klp tani, 1.500rb/ha," tandas A.Agus LSM LAKI DPC.Barru.
Sementara itu Kadistan Barru di hubungi oleh BN melalui handphone selulernya, tidak mau di angkat, hal ini terjadi sejak adanya pemberitaan di beberapa media on line masalah pekerjaan embun yang di duga bermasalah di tahun 2017 kemarin Kadistan selalu bungkam.(Art).
Editor : BN | Sulsel | Dny
