BN Online, Jakarta--Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri menyebut Buku yang berjudul “Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi” dapat dijadikan bahan evaluasi pencapaian reformasi yang telah berlangsung selama 21 tahun ini. Hal ini diungkapkannya usai menghadiri kegiatan acara Peluncuran dan Bedah buku Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi bertempat di Gedung Widya Graha LIPI, Jakarta, Kamis (12/09/2019).
“Buku ini bagus, sebagai bahan mengevaluasi pencapaian reformasi 21 tahun terakhir ini,” kata Bahtiar.
Tak hanya itu, ia juga menyebut, buku tersebut dapat juga digunakan untuk bahan penyempurnaan berbagai kebijakan politik, Pemerintahan Daerah, maupun ketatanegaraan.
“Sangat merekomendasikan buku itu dibaca dan sangat bermanfaat sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan dan Undang-Undang bidang politik dan Pemerintahan daerah serta ketatanegaraan lainnya,”ungkapnya.
Secara garis besar buku ini membahas pencapaian reformasi di Indonesia pasca-Orde baru. Ada empat kelompok tema yang ditimbang oleh para penulis yakni:
Pertama, pencapaian reformasi menuju sistem demokrasi;
Kedua, reformasi sistem perwakilan, pemilu, dan kepartaian.
Ketiga, reformasi sektor keamanan.
Keempat, reformasi hubungan pusat-daerah, desentralisasi dan politik lokal.
Buku “Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi,” merupakan sebuah karya pemikiran yang ditulis oleh sejumlah penulis atau peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dengan Prof. Dr. Syamsudin Haris dari Pusat Penelitian Politik LIPI sebagai Editornya. Buku tersebut disusun sebagai wujud komitmen LIPI untuk terus menata dan membenahi Indonesia menjadi lebih baik, adil, demokratis, bermartabat dan sejahtera bagi rakyat.
Dalam kegiatan bedah buku tersebut, turut dihadiri sejumlah narasumber diantaranya Prof. Dr: Syamsudin Haris dari Pusat Penelitian Politik LIPI sekalian Editor buku tersebut, Prof. Greg Fealy, Ph.D dari The Australian National University, Prof. Dr. Valinka Singka Subekti dari Departemen Ilmu Politik Fisip UI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo selaku Gubernur Lemhanas, dan Prof. Dr. Djoehermansyah Djohan dari Institut Otonomi Daerah. Diskusi kemudian dipandu oleh Dr. M Haripin M.Han dari Pusat Penelitian Politik LIPI.
#Puspen Kemendagri#
Editor : | BN Online | Dny
