BN Online, Jakarta---Manteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Kader PKK sebagai Penggerak dan Pemberdaya Masyarakat. Bahkan menurutnya, kader PKK memiliki tugas mulia sebagai agen perubahan di masyarakat. Hal itu diungkapkannya saat membuka Jambore Nasional Kader PKK Tahun 2019 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, pada Rabu (25/09/2019).
“Para ibu-ibu kader PKK terpilih serta duta-duta penggerak dan pemberdaya masyarakat yang memiliki tugas mulia sebagai agen perubahan di daerah masing-masing,” kata Tjahjo.
Sebagai penggerak perubahan, Tjahjo juga menekankan para kader PKK agar memiliki cara pikir dan cara pandang ke depan yang visioner, sehingga mampu menghadapi dan memanfaatkan setiap peluang dan tantangan dengan bijak yang sejalan dengan proses pelaksanaan pembangunan.
“Perubahan itu tentunya saja bukan sekedar menambah atau menghilangkan sesuatu, tentu saja harus mempertimbangkan dampak dan implikasinya terhadap berbagai pelaksanaan program dan kegiatan dalam menyejahterakan masyarakat. Pesatnya perkembangan ini juga berbanding lurus dengan perkembangan masalah-masalah yang semakin kompleks dan diperlukan SDM yang mampu menghadapi permasalahan tersebut,” ujarnya.
Atas perubahan dan dinamika perkembangan yang kompleks tersebut, Tjahjo meminta para kader PKK untuk mempersiapkan diri serta memperkuat pelaksanaan di segala bidang, termasuk Pendidikan sebagai kunci untuk mewujudkan kualitas SDM unggul dan menopang jati diri bangsa yang Pancasilais.
“Disini lah kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya, dengan memperkuat pelaksanaan pembangunan di segala bidang, utamanya terkait dengan pembangunan bidang pendidikan sebagai upaya dalam mewujudkan kualitas SDM unggul serta memiliki karakter dan jati diri bangsa. Hal ini juga merupakan satu kekuatan dasar khususnya dalam bentuk manusia indonesia yang cerdas dan intelektual, serta berideologi Pancasila,” kata Tjahjo.
Tak hanya sektor Pendidikan, sejalan dengan program prioritas pemerintah khususnya dalam penuntasan berbagai persolan kesehatan, juga harus menjadi prioritas PKK yang perlu diupayakan melalui pemberdayaan dan pelayanan yang terjangkau secara ekonomis.
“Penuntasan masalah stunting, masalah gizi anak, harus menjadi target utama untuk segera dapat ditindaklanjuti secara bersama-sama, disamping penyakit menular dan penyakit yang tidak menular serta berbagai penyakit lainnya yang menyebabkan angka kematian cukup tinggi jumlahnya,” imbuhnya.
Tak hanya itu, penguatan sektor ekonomi kerakyatan seperti UMKM juga harus menjadi perhatian untuk menggerakan perekonomian masyarakat melalui pemaksimalan potensi dan sumber daya yang tersedia.
“Berkaitan dengan penguatan ekonomi kerakyatan juga telah mendorong usaha kecil dan menegah, UKM dan koperasi yang juga harus dengan cara swadaya dan mengelola sumber daya ekonomi dan untuk memenuhi kebutuhan dasar hingga kita mampu membebaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan kemiskinan,” jelas Tjahjo.
#Puspen Kemendagri#
Editor : | BN Online | Dny
