 |
BN.Online Bantaeng,- Pembangunan / pengadaan prasarana dan sarana pertanian,dengan pekerjaan pembangunan irigasi tanah dangkal,dengan sumber dana alokasi khusus ( DAK ) dengan anggaran Rp.121 juta.
Pasalnya,oknum mantan anggota dewan berinisal SR ini di nilai meresahkam kelompok tani di desa mappilawing ,kecamatan eremerasa.
Kelompok tani ini merasa dirampas haknya oleh oknum tersebut terkait sumur bor.semestinya proyek itu dapat di kerjakan langsung kelompok tani melalui swakelola.
Ketua Kelompok Tani Sarroanging Baring ,mengatakan," manta anggota itu mengaku kalau proyek tersebut dikerjakan memakai anggaran dana aspirasi miliknya yang dititip di dinas pertanian Bantaeng",ucap Baring Selasa 26 November 2019.
Baring menambahkan ,"buktinya anggaran proyek tahap pertama yang sudah dicairkan semuanya di ambil oleh oknum mantan anggota DPRD Bantaeng periode 2014 - 2019,dengan alasan biaya giolistrik dan ongkos tukang sumur bor".
Baring membeberkan kembali ke awak media,"mantan anggota dewan ini ,juga masih meminta dana tambahan sebesar 35 juta dengan alasan yang tidak jelas,dan kegiatan itu dihentikan sebelum dana yang diminta diselesaikan".
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) TKP , mengungkapkan ," sangat prihatin terhadap kelompok tani itu dan meminta dinas pertanian tegas menyikapi persoalan yang dihadapi kelompok tani".tegas Aidil Adha .
Aidil Adha mengatakan ,"kami curiga terjadi persekongkolan antara oknum dinas pertanian dan oknum mantan anggota dewan ini,dan sangat disayangkan pekerjaan sumur bor dihentikan karena sikap salah kaprah oknum anggota dewan ini".
Lanjut Aidil Adha ,"jika pekerjaan sumur bor itu tidak selesai dalam masa kontrak yang disepakati,maka kami memita penegak hukum menyelidiki kasus sumur bor ini,termasuk harus di periksa PPTK dan oknum anggota dewan yang diduga terlibat".
Editor |BN.Online Sul Sel |Edhy
