BN Online, Sulbar---Polemik penolakan bantuan bibit jagung oleh petani jagung di sejumlah daerah di Sulawesi Barat mendapat sorotan dari DPRD Sulbar.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulbar Hatta Kainang menegaskan bahwa hal itu membuktikan bahwa program Dinas Pertanian dan Perternakan (Distanak) Sulbar tidak berdasarkan keinginan petani alias asal buat program.
“Mestinya pihak Distanak Sulbar melakukan evaluasi atas spek pengadaan bibit jangung, apakah melaluai anggaran APBN atau APBD Provinsi Sulbar, ini harus ditangani secara serius, karena ini dapat merugikan petani dan keuangan daerah.” tutur Hatta Kainang, Sabtu (11/1/2020).
Mantan pengacara itu mengatakan, Distanak harusnya memiliki data terkait keinginan petani serta data kontur tanah, ini penting disikapi secara serius mengingat jagung adalah komuditas unggulan petani di Sulbar dan merupakan penopang perekonomi masyarakat Sulbar.
Menurutnya, kedepan Distanak Sulbar harus pro aktif dan selektif dalam membuat program untuk petani, sehingga hal seperti ini tidak terulang kembali terjadi.
“Sebagai mitra kerja, hal ini akan kami awasi sesuai fungsi pengawasan saya selaku wakil ketua komisi 2, nanti kita akan panggil Dinasnya, ” tutupnya.(Yuni)
Editor : | BN Online | Dny
