BN Online, Polman.Sulbar -- Ketua DPRD kab Polman Sulbar.H.Jufri Mahmud menilai Gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Kab. Polewali Mandar belum optimal.
Hal ini berdasarkan dari pemantauan dan Sidak langsung yang dilakukan oleh ketua DPRD H.Jufri Mahmud bersama wakilnya H.Amiruddin , beberapa waktu yang lalu dimana hasil penerapan lapangan tentang pelaksanaan Lock Down diperbatasan Paku - Pirang ( Sulsel) , termasuk sarana pendukung penaganan Covid -19 yang tidak memadai ditambah dengan Koordinasi yang kurang dari pucuk pimpinan Pemda Polman terhadap kinerja Gugus Tugas, sehingga sinergitas Gugus Kerja tidak seperti yang diharapkan oleh masyarakat .
Menyikapi hal tersebut DPRD Kab Polman menggelar rapat konsultasi pimpinan DPRD, Senin 30 Maret berlangsung diruangan Fraksi kantor DPRD Polman .
Rapat dipmpin langsung oleh Ketua DPRD Polman H. Jupri Mahmud didampingi Wakil Ketua.H Amiruddin, yang dihadiri Anggota DPRD Rudi. Agus Pranoto, Lukman, serta legislator lainnya.
Dari hasil rapat Konsultasi Pimpinan menghasilkan 9 poin rekomendasi DPRD Polewali Mandar yang dibacakan langsung oleh ketua DPRD Polman Jufri Mahmud.
Adapaun isi 9 poin rekomendasi yang dibacakan yakni:
Mendesak Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk menyediakan dan mempublikasikan data serta informasi yang valid, mengenai potensi dan tingkat penyebaran Covid-19 di Polewali Mandar termasuk, rencana aksi dan penganggaranya.
Mendesak Pemkab untuk tegas memberlakukan karantina wilayah sistem buka tutup dengan antara lain:
a. Penduduk Polman yang baru datang dari luar daerah ini, akan di periksa dan di karantina ,
b. Yang bukan penduduk Polewali Mandar (hanya melintas) akan dikawal oleh tim pengawal /Polisi sampai di perbatasan.
c. Menyediakan tempat atau ruang karantina bagi pendatang baru, ODP dan PDP.
Mendesak Pemerintah kabupaten untuk menyediakan sarana dan fasilitas kesehatan Rapid Tes,APD, Antiseptik dan Desinfektan.
Mendesak pemerintah Polewali Mandar untuk, mensterilisasi tempat dan fasilitas umum dengan melaksanakan penyemprotan desinfektaan.
Mendesak pemerintah kabupaten Polewali Mandar untuk secara aktif, dan masif, melaksanakan kegiatan sosialisasi , informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait, Covid-19.
Mendesak Pemerintah menyediakan kebutuhan dasar bagi penduduk (OPD dan PDP) yang ada di tempat karantina Pemerintah wajib memberikan insentif kepada paramedis dan petugas lapangan dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Polewali Mandar
Mendesak Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk menghimbau dan/atau menginstruksikan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan untuk menganggarkan Penanganan COVID-l9 dalam APBDS 2020.
Apabila Point-point Rekomendasi diatas, terkcndala dalam pelaksanaan terkait ketersediaan anggaran, agar Bupati bersama TPAD berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Polewali Mandar untuk membahas pergeseran anggaran. Jelas Jufri menyampaikan .
Lanjut Jufri memgatakan rekomendasi ditujukan kepada Bupati ,sesuai pengawasan DPRD di lapangan dan diminta agar di sikapi oleh gugus tugas Covid-19.
"kita lakukan evaluasi, terhadap kinerja tim gugus tugas dengan melihat realita yang ada, maka kesimpulan rapat terbatas DPRD ini sifatnya sangat penting untuk di laksanakan,," tegasnya.(Yuni)
Editor : | BN Online | Dny
