Senin, 2020/04/27 23:48
Hal ini disampaikan oleh Ketua LPM Parangtambung, Bachtiar Adnan Kusuma. Menurutnya langkah-langkah yang diambil oleh Pemkot Makassar dalam hal pendistribusian sembako tersebut dinalai kurang tepat.
“Pembagiannya itu keliru masa sembakonya dikirim ke kantor kelurahan baru di kantor kelurahan dikepung masyarakat untuk ambil sembako, inikan menyalahi aturan PSBB dan psychal distancing tapi malah berkerumun” kata Bachtiar, Minggu (26/4).
Kata dia, hal ini memicu masalah masalah lain yakni warga yang tidak mendapat bantuan juga ikut datang ke kantor kelurahan dengan melempari Kantor Lurah. “Ini kan muncul lagi masalah sosial baru, jadi itu sangat tidak efektif dan perlu ditinjau kembali,” ujarnya.
Selain itu, Bachtiar juga mengkritik perihal pengambilan data penerima bantuan sembako bagi masyarakat. Menurutnya, langkah yang diambil oleh Pemkot Makassar kurang tepat dengan mengirimkan tim untuk melakukan pendataan karena mengakibatkan penerima bantuan menjadi double.
“Data itu dari Dinsos menurunkan orang untuk mendata dan penerima bantuan PKH juga didaftar. Jadinya kan duble, ini tidak boleh karena sumber dana dari negara. Jadi kalau sudah dapat bantuan PKH maka tidak berhak mendapat dari Dinsos,” jelasnya.
“Barang masih dalam proses berjalan dan belum berhenti. Ini masih berlangsung sampai setelah lebaran. Makanya masyarakat juga harus sabar. Yang pasti pihak Dinsos berhati-hati dalam penggunaan anggaran karena ini berkaitan dengan uang negara yang diawasi oleh seluruh instansi terkait,” pungkasnya.(*)
