Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar Syamsuddin Raga mengatakan keputusan Pemerintah Kota Makassar menarik sembako adalah sebuah kelalaian.
“Tidak boleh begitu, apalagi datanya tumpang-tindih, kejadian seperti itu kan karena kelalaian pemerintah sendiri, khususnya di dinas sosial sebagai penanggung jawab,” ujar dia, Rabu, 29 April 2020.
Dia mengatakan bila sistem pendaataan Dinsos berjalan dengan baik, kesalahan semacam itu akan cepat terdeteksi.
“Ini akibat kelalaian dari dinas sosial karena sudah ada sistem yang mengatakan, jadi apabila ada yang merasa ganjal tentu sistem itu pasti membacanya sekaligus terlihat,” kata Syamsuddin.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar Mukhtar Tahir membenarkan adanya penarikan kembali sembako yang dilakukan oleh Camat dan Lurah
Mukhtar beralasan warga tersebut telah terdaftar sebagai penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).
“Ditarik kembali karena dia adalah PKH (Program Keluarga Harapan) dan saya rasa itu langkah bagus yang dilakukan oleh camat dan lurah karena menemukan ada warga yang menerima dobel,” kata Mukhtar.
Mukhtar menegaskan jika dirinya menemukan hal tersebut terulang kembali, bukan hanya mengeluarkan dari penerimaan sembako tetapi juga akan mengeluarkan dari PKH.
“Itu namanya dobel, dan ini harus diajarkan kepada masyarakat bahwa dalam keadaan seperti ini kita harus berbagi, jangan karena dia PKH mau terima lagi, wajar kalau camat atau lurah menarik kembali,” terangnya.
Mukhtar pun mengakui kesalahan yang kerap terjadi di lapangan merupakan tanggung jawabnya untuk memberikan klarifikasi, apalagi data penerima sembako banyak yang dobel.
“Mereka memasukkan atau mendaftarkan diri melalui berbagai cara, ada lewat ojol, call center, camat dan lurah serta ada lewat Dinsos langsung, itumi banyak dobel,” kata dia.
