Penulis
BN Online Makassar — Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) resmi menggelar forum diskusi kelompok terfokus (FGD) untuk merancang Makassar Super Apps, aplikasi digital yang akan menjadi pusat layanan publik terintegrasi.
Program ini merupakan salah satu prioritas dari pemerintahan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham (MULIA), yang mengusung visi kota modern berbasis partisipasi dan teknologi.
Makassar Super Apps diharapkan menjadi solusi satu pintu dalam mengakses berbagai layanan masyarakat, dari administrasi kependudukan hingga laporan pengaduan warga, cukup melalui satu aplikasi di genggaman.
Mewakili Wali Kota, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Andi M Yasir, membuka kegiatan FGD Blueprint Makassar Super Apps yang digelar di Ballroom Gedung MGC, Selasa (15/4/2025).
Dalam sambutannya, Andi M Yasir menekankan pentingnya forum ini sebagai ruang interaktif antara pemerintah dan masyarakat, demi menciptakan platform digital yang benar-benar menjawab kebutuhan warga.
"Agar pembangunan aplikasi ini tidak keluar jalur dari tujuan utama, kami menggali berbagai perspektif dari warga. Apa saja layanan yang paling mereka butuhkan? Kendala apa yang mereka hadapi dalam layanan publik saat ini?" tutur Yasir.
Ia menambahkan, Makassar Super Apps bukan sekadar proyek teknologi, melainkan bagian dari transformasi pelayanan publik menuju era digital yang inklusif dan adaptif.
Forum ini juga bertujuan menghimpun aspirasi masyarakat terhadap fitur-fitur yang diharapkan ada dalam aplikasi tersebut, baik dari segi kemudahan, fungsionalitas, maupun keamanan digital.
Menariknya, dalam FGD ini turut hadir Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Teknologi Kesehatan, Setiaji, yang didampingi oleh pakar teknologi Wisnu Ardianto. Keduanya memberikan wawasan tambahan dari perspektif nasional terkait tren dan tantangan dalam pengembangan Super Apps.
Menurut Setiaji, keunggulan Super Apps tidak hanya terletak pada kemudahan akses, tetapi juga efisiensi tata kelola layanan serta kemampuan sistem untuk melakukan monitoring kebutuhan masyarakat secara real-time.
"Digitalisasi layanan lewat satu portal seperti ini bisa memudahkan masyarakat, terutama dalam mempercepat pelayanan dan mengurangi beban administrasi manual," kata Setiaji.
Ia juga menyoroti pentingnya sistem keamanan digital dalam aplikasi semacam ini, mengingat tingginya kepercayaan data publik yang akan dikelola secara digital oleh pemerintah daerah.
FGD ini terbagi dalam dua hari, di mana hari pertama diikuti oleh peserta dari berbagai latar belakang sosial. Mulai dari pelajar, guru, pekerja lepas, karyawan swasta, ibu rumah tangga, hingga pengguna non-digital pun diberi ruang menyampaikan ide dan keluhannya.
Sedangkan pada hari kedua, peserta akan terdiri dari perwakilan strategis dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar, guna menyelaraskan fitur-fitur dalam aplikasi dengan sistem kerja internal pemerintahan.
Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal kolaborasi, keberpihakan pada kebutuhan masyarakat, serta keseriusan pemerintah dalam menghadirkan layanan yang mudah, cepat, dan efisien.
Dengan semangat kolaboratif yang ditunjukkan dalam FGD ini, Makassar menunjukkan komitmennya untuk menjadi kota yang lebih adaptif terhadap era digital dan semakin dekat dengan warganya melalui teknologi.
Red*
